AS Hentikan Beberapa Program Bantuan Asing setelah Kudeta Militer di Niger

Hal tersebut diumumkan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, sebagai tanggapan atas kudeta militer yang terjadi di negara Afrika Barat itu  pada 26 Juli lalu, yang menggulingkan presiden terpilih, Mohamed Bazoum.

"Seperti yang telah kami perjelas sejak awal situasi ini, pemberian bantuan AS kepada pemerintah Niger bergantung pada pemerintahan yang demokratis dan penghormatan terhadap tatanan konstitusional," ungkap Blinken dalam pernyataannya, Jumat (4/8).

Namun, meskipun AS menghentikan bantuan tertentu kepada pemerintah Niger, mereka tetap  berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan pangan bagi rakyat Niger.

Dikutip dari Reuters, Niger sebelumnya dianggap sebagai mitra utama Washington untuk perang melawan gerilyawan Islam yang meresahkan di Afrika Barat, dengan memberikan peralatan militer canggih sebesar 500 juta dolar (Rp 7,5 triliun) dan melatih pasukan Niger untuk menghadapi ancaman tersebut.

Pemerintahan Presiden Joe Biden sebelumnya juga telah memandang Niger sebagai kisah sukses demokrasi di wilayah yang sering kali dilanda kudeta atau upaya perebutan kekuasaan selama tiga tahun terakhir.

Namun, kudeta terbaru ini telah mengguncang hubungan diplomatik antara AS dan Niger, dan menciptakan ketidakpastian politik yang signifikan di kawasan yang kini berada dalam sorotan dunia, yang membuat AS menangguhkan program asingnya ke negara itu.

"Saat ini, kami tetap berkomitmen untuk mendukung rakyat Niger untuk membantu mereka melestarikan demokrasi yang diperoleh dengan susah payah dan kami mengulangi seruan kami untuk segera memulihkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis di Niger," tegas Blinken.

Sementara, sebagai respons atas situasi yang kian genting ini, kepala pertahanan Afrika Barat dikabarkan telah menyusun rencana aksi militer yang akan dilakukan jika kudeta tidak dibatalkan di negara itu pada Minggu.