Junta Militer: Prancis Diberi Izin Serang Istana Kepresidenan Niger

Hal itu disampaikan Kolonel Amadou Abdramane, salah satu pemimpin kudeta dalam pernyataannya Senin (31/7).

Ia mengklaim bahwa Prancis, sekutu negara dalam memerangi pemberontakan jihadis, telah mencari cara untuk campur tangan militer dalam situasi tersebut.

“Prancis, dengan keterlibatan orang Niger tertentu, mengadakan pertemuan di Staf Umum Pengawal Nasional Niger untuk mendapatkan otorisasi politik dan militer yang diperlukan,” kata Abdramane, seperti dikutip dari AFP.

Menurutnya, Menteri Luar Negeri Niger Hassoumi Massoudou dan Mayor Midou Guirey, komandan Garda Nasional, keduanya mengizinkan Paris untuk melakukan serangan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengutuk kudeta yang membelit Niger, dan menuntut pembebasan dan pemulihan Bazoum. Bersumpah bahwa Paris akan mendukung kekuatan regional dalam menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin kudeta.

Kudeta di Niger adalah yang terbaru dari serangkaian pengambilalihan militer di bekas jajahan Prancis. Peristiwa serupa terjadi di negara tetangga Mali dan Burkina Faso dalam beberapa tahun terakhir di tengah lonjakan sentimen anti-Prancis.

Ribuan pendukung junta Niger berdemonstrasi di depan kedutaan Prancis di Niamey pada Minggu untuk memprotes dugaan campur tangan bekas kekuatan kolonial dalam urusan negara itu.

Para pengunjuk rasa membakar bendera Prancis dan merobek plakat bertuliskan "Kedutaan Besar Prancis di Niger".

Macron bereaksi dengan mengatakan pada Minggu bahwa serangan terhadap Prancis dan kepentingannya di negara Afrika Barat tidak akan ditoleransi dan akan memberikan tanggapan segera.

Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), sebuah blok regional beranggotakan 15 orang, telah memberlakukan sanksi ekonomi dan keuangan, dan memperingatkan bahwa jika para pemimpin kudeta Niger tidak mengembalikan Bazoum dalam waktu tujuh hari, akan mengizinkan penggunaan kekuatan.

Prancis menyambut baik keputusan yang diambil oleh kepala negara ECOWAS untuk segera kembali ke tatanan konstitusional di Niger di bawah Presiden Mohamed Bazoum.