Di Balik Menjaga Stabilitas dan Kedaulatan, Partai Komunis China Merongrong HAM Uighur dan Hong Kong

Dengan dalih menjaga stabilitas internal dan menjaga kedaulatan, PKC kerap melegalkan berbagai cara.

Lewat buku bertajuk "Cina's Search for Security", Andrew Nathan dan Andrew Scobell menyoroti berbagai cara yang dilakukan PKC untuk mempertahankan cengkeraman kekuasaannya.

Di Xinjiang, PKC telah mengategorikan Muslim Uighur sebagai kelompok ekstremis membahayakan stabilitas dan kedaulatan negara. Sebagai tanggapan, PKC menggunakan teknologi artificial intelligence untuk mengawasi Uighur. PKC juga menekan populasi Uighur dengan kontrol kelahiran secara paksa.

Berbagai kelompok HAM meyakini lebih dari satu juta Uighur ditahan di kamp-kamp interniran di Xinjiang. Di sana mereka menghadapi indoktrinasi paksa, penyiksaan, hingga kematian.

Temuan-temuan dari kelompok HAM dan PBB membuat beberapa negara Barat, termasuk Amerika Serikat (AS), menyebut tindakan PKC ini sebagai genosida.

"Strategi komprehensif untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia China harus mencakup mekanisme pertanggungjawaban seperti sanksi keuangan yang ditargetkan, larangan visa, dan langkah-langkah yang lebih luas untuk memerangi kegiatan ilegal, seperti UU Pencegahan Kerja Paksa Uighur atau langkah-langkah untuk mengatasi pencucian uang dan keuangan ilegal," kata dua penulis itu.

Selain Uighur, PKC juga dinilai telah mengikis kebebasan warga Hong Kong dengan menerapkan UU Keamanan Nasional pada 2020.

UU tersebut telah sangat membatasi kebebasan sipil dan politik di Hong Kong, mengakibatkan erosi yang signifikan terhadap supremasi hukum.

Organisasi pers independen seperti Apple Daily dan Stand News telah ditutup paksa. Sementara lingkungan bisnis di Hong Kong telah dikompromikan oleh penghindaran sanksi yang didukung pemerintah, pencucian uang, dan aktivitas keuangan terlarang lainnya.

Pendekatan yang dilakukan terhadap Uighur dan Hong Kong menunjukkan PKC akan melakukan apa pun, berapa pun biayanya, untuk mempertahankan kekuasaan.