Ajudan Wapres Mundur, Rumor Keretakan Hubungan Joe Biden-Kamala Harris Menguat

Seorang pejabat Gedung Putih pada Kamis (18/11) mengungkap, Direktur Komunikasi Wakil Presiden, Ashley Etienne akan meninggalkan kantornya pada Desember.

Etienne sebelumnya pernah bekerja untuk mantan Presiden Barack Obama dan Ketua DPR Nancy Pelosi, sebelum akhirnya menjadi tim kampanye Biden dan pejabat tinggi di sisi Harris.

Vanity Fair menyebut kepergian Etienne merupakan bagian dari rangkaian cerita mengenai pertikaian antara Biden dan Harris yang rumornya sudah muncul pada pekan ini.

Pada awal pekan ini, CNN melaporkan kantor presiden merasa terganggu dengan kurang fokus dan berfungsinya staf dari wakil presiden. CNN juga melaporkan adanya ketegangan antara Biden dan staf-staf yang mendukung Harris, seperti Kepala Staf Gedung Putih Ron Klein dan Sekretaris Pers Jen Psaki.

Rumor mengenai keretakan di Gedung Putih itu juga menjadi pembahasan pembawa acara The Five di Fox News, Dana Perino pada Selasa (16/11).

Perino mengatakan, rumor itu muncul sepekan setelah Biden mengadakan rapat kabinet tanpa Harris.

"Anda dapat mengatakan ada masalah di sini. Kami tahu itu. Mereka mengadakan rapat kabinet untuk pertama kalinya dalam tiga bulan pada Jumat lalu, pada hari ketika Kamala Harris bahkan tidak ada di negara ini," ujar Perino.

Baru-baru ini, laporan dari koresponden Fox News, Chad Pergram juga menyebarkan kabar Kongres AS tengah mempersiapkan untuk mengumumkan wakil presiden baru.

Harris merupakan seorang senator dari California yang mencoba mencalonkan diri sendiri untuk nominasi Demokrat 2020. Kendati begitu ia keluar sebelum pemilihan pendahuluan pertama dengan jajak pendapat yang buruk.

Dalam sebuah debat pada Maret tahun lalu, Harris dan Biden berselisih cukup hebat. Namun kemudian pada Agustus, Biden memilihnya sebagai pasangan, yang diresmikan pada Januari tahun ini.

Sejak menjadi Wakil Presiden, Harris diberi sejumlah tugas, mulai dari menangani masuknya migran di perbatasan AS-Meksiko hingga mempelopori upaya Demokrat untuk menasionalisasi aturan pemungutan suara.