BI Waspadai Minat Investor ke Emerging Market Tertahan, Ini Sebabnya

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan kondisi global saat ini belum menunjukkan prospek yang kuat. Situasi tersebut juga dibayangi tekanan inflasi serta menguatnya Dolar AS terhadap mata uang berbagai negara.

“Pandangan kami terkait dengan prospek ekonomi global belum kuat, dikaitkan dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi,” kata Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Gedung BI Jakarta pada Rabu, 23 September 2026.

Tekanan tersebut salah satunya terlihat dari pergerakan harga komoditas energi. Destry mencatat harga minyak dunia sempat melonjak hingga 132 Dolar AS per barel seiring kembali memanasnya perang di Timur Tengah.

Meski kemudian terkoreksi, harga minyak masih berada pada level tinggi dan tercatat di bawah 100 Dolar AS per barel pada 22 September 2026.

Kenaikan juga terjadi pada berbagai harga komoditas dunia lainnya. Dalam kondisi tersebut, BI memperkirakan ekonomi global pada 2026 hanya tumbuh sekitar 3,0 persen, sementara inflasi global diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 4,6 persen.

Tekanan inflasi dan ketidakpastian tersebut turut mendorong bank sentral di berbagai negara mempertahankan kebijakan moneter yang lebih ketat.

Di Amerika Serikat, suku bunga acuan atau Fed Funds Rate (FFR) berada pada kisaran 3,75-4,00 persen pada September 2026. Destry menyebut peluang kenaikan suku bunga AS masih terbuka.

Pada saat yang sama, imbal hasil (yield) US Treasury ikut meningkat. Kondisi ini tidak terlepas dari ekspektasi terhadap arah kebijakan The Fed serta besarnya defisit anggaran Pemerintah AS.

Perkembangan tersebut berdampak pada arus modal global. Minat investor terhadap aset portofolio di negara-negara emerging market masih tertahan.

“Preferensi investor global terhadap investasi portofolio ke negara emerging market tertahan dan berdampak pada tetap kuatnya indeks mata uang Dolar AS terhadap negara maju dan negara berkembang,” tambahnya.

Menghadapi kondisi eksternal tersebut, BI melihat perlunya koordinasi yang lebih kuat antara kebijakan moneter dan fiskal.

Menurut Destry, sinergi kedua kebijakan diperlukan untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.