Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat inklusi dan literasi keuangan sekaligus memastikan masyarakat semakin terhubung dengan ekosistem keuangan formal.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden meminta agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan serta meminta beberapa bank termasuk BRI untuk mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
Dalam implementasinya, pemerintah juga mempersiapkan pemanfaatan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, termasuk dalam ekosistem sistem pembayaran. Penggunaan QRIS juga menjadi salah satu bagian dari penguatan ekosistem transaksi digital tersebut.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan bahwa BRI siap mendukung arahan tersebut dan berkoordinasi dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mempersiapkan implementasinya.
“Bagi kami, ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, tetapi bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan,” ujar Hery dalam keterangan tertulis, Selasa 8 September 2026.
Menurutnya, perluasan kepemilikan rekening dapat menjadi fondasi penting untuk meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memperkuat efektivitas berbagai program pemerintah.
Dengan masyarakat semakin terkoneksi dengan sistem perbankan, penyaluran berbagai program pemerintah ke depan dapat dilakukan secara semakin cepat, transparan, dan efisien.
Sebagai bank dengan fokus utama pada pemberdayaan segmen UMKM, BRI memiliki kapabilitas serta infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses layanan keuangan hingga ke berbagai wilayah Indonesia. Hingga akhir triwulan II 2026 tercatat BRI memiliki 131 juta nasabah individual.
Kapabilitas tersebut ditopang oleh 7.377 unit jaringan kantor, 637 ribu e-channel, 1,13 juta BRILink Agen yang telah menjangkau lebih dari 60 ribu desa, serta ekosistem digital melalui super app BRImo yang hingga Triwulan II 2026 telah digunakan oleh 49,7 juta pengguna.
Kombinasi jaringan fisik, agen, dan kanal digital tersebut menjadi kekuatan BRI untuk menjangkau masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap kantor bank maupun layanan keuangan formal.
“BRI memiliki pengalaman panjang dalam melayani masyarakat hingga ke segmen ultramikro dan wilayah pelosok. Infrastruktur yang kami miliki, mulai dari jaringan kantor, e-channel, BRILink Agen hingga BRImo, akan terus kami optimalkan sehingga layanan perbankan semakin dekat, mudah, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat,” lanjut Hery.
Menurut Hery, perluasan akses harus diikuti dengan edukasi dan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat memahami manfaat layanan perbankan serta semakin terbiasa bertransaksi secara digital.
Dengan demikian, kepemilikan rekening diharapkan menjadi pintu masuk masyarakat menuju layanan keuangan yang lebih luas, mulai dari transaksi dan pembayaran, menabung, menerima program pemerintah, hingga pada tahap selanjutnya memperoleh akses terhadap produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan dan profil masing-masing nasabah.
Lebih jauh, Hery menilai perluasan kepemilikan rekening memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Semakin luas masyarakat yang masuk ke dalam ekosistem keuangan formal, semakin besar pula peluang untuk membangun aktivitas ekonomi yang lebih inklusif dan terdigitalisasi.
Bagi pelaku usaha mikro dan UMKM, misalnya, rekening perbankan tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyimpan dana, tetapi dapat menjadi bagian dari rekam jejak transaksi yang pada akhirnya mendukung akses terhadap berbagai layanan keuangan.
Di sisi lain, pemanfaatan sistem pembayaran digital seperti QRIS juga dapat semakin mengintegrasikan masyarakat dan pelaku UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital. Pemerintah sendiri menyampaikan penggunaan QRIS menjadi salah satu bagian yang dipersiapkan untuk mengoptimalkan peningkatan inklusi keuangan nasional.
“BRI memandang arahan Presiden ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan,” demikian Hery.
BERITA TERKAIT: