Meskipun kasus dugaan rasuah di Pertamina terjadi sebelum ia menjabat, namun Simon menegaskan tetap bertanggung jawab karena telah diberi amanah.
“Saya hadir untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata Simon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.
Sebagai pemimpin yang diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif dan perbaikan internal agar kepercayaan publik terhadap Pertamina dapat dipulihkan.
"Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan dan kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon.
Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023. Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024.
“Kami sangat mendukung proses penegakan hukum oleh Kejagung. Kami menghormati fakta hukum yang ditemukan dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina telah membentuk
crisis center untuk mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, serta memantau potensi risiko bisnis dan operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam menangani berbagai tantangan di masa depan.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa.
Simon menegaskan, penting untuk memisahkan proses hukum yang sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang menopang perekonomian nasional.
Sebuah tanggung jawab besar diambil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri terkait situasi internal perusahaan yang sedang tersandung kasus hukum. 
BERITA TERKAIT: