Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa sekarang warga harus menempuh jarak lebih jauh untuk membeli LPG di pangkalan resmi.
“Sekarang saya dapat memahami, contoh di Jakarta Timur, di tempat saya tinggal, pengecer itu biasanya cuma 100 meter. Sekarang mungkin 500 meter atau bahkan 1 kilometer. Kadang-kadang masyarakat juga belum tahu di mana pangkalannya," kata Bahlil, dalam konferensi pers, Senin 3 Februari 2025.
Ia menyebut perubahan pola distribusi ini memang membuat masyarakat perlu menyesuaikan diri. Namun, menurutnya, kebijakan ini diperlukan agar subsidi LPG 3 kg lebih tepat sasaran dan harga tetap terkendali.
Sebagai solusi, Bahlil menyatakan bahwa pengecer yang memenuhi syarat bisa naik statusnya menjadi pangkalan resmi.
“Saya sudah meminta agar pengecer-pengecer yang sudah memenuhi syarat, itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kontrol harganya,” jelas Bahlil.
Bahlil juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menyebabkan kelangkaan LPG di pasaran.
“Saya jamin enggak ada kelangkaan. Cuma persoalannya, dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu mengambilnya. Mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah untuk bisa (dapat LPG). Kita cari formulasinya,” imbuhnya.
Ia meminta masyarakat bersabar dan memberi waktu bagi pemerintah untuk menyelesaikan transisi distribusi LPG ini.
“Saya tahu saudara-saudara saya, rakyat kecil, juga (bertanya) kenapa menteri, kau kan pernah orang susah, kenapa kau bikin kita susah. Tapi Bapak-Ibu semua, saudara-saudara saya di mana pun berada, mohon kasihkan waktu sedikit saja. Kami akan selesaikan ini. Barang enggak akan langka, saya jamin,” pungkasnya.
Kebijakan pemerintah yang menghentikan penjualan LPG 3 kilogram (kg) melalui pengecer diakui akan berdampak pada akses masyarakat dalam mendapatkan gas subsidi. 
BERITA TERKAIT: