Perang Dagang AS dan Tiongkok Semakin Panas, Gedung Putih Siapkan Langkah Baru

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden diperkirakan akan mengungkap rencana implementasi akhir untuk kenaikan tarif yang substansial pada impor Tiongkok tertentu dalam beberapa hari mendatang.

Namun, beberapa produsen AS, termasuk yang bergerak di sektor kendaraan listrik dan peralatan utilitas, telah meminta agar tarif yang lebih tinggi dikurangi atau ditunda, dengan alasan kekhawatiran kenaikan biaya.

Pada tanggal 14 Mei lalu, Gedung Putih mengumumkan kenaikan tarif yang signifikan pada impor Tiongkok, menaikkan bea masuk kendaraan listrik menjadi 100 persen, menggandakan tarif pada semikonduktor dan sel surya menjadi 50 persen, dan memperkenalkan tarif baru sebesar 25 persen pada baterai lithium-ion dan produk strategis lainnya seperti baja.

Menurut VOA, langkah tersebut dipandang sebagai upaya untuk menopang kembali manufaktur AS, meningkatkan ketahanan rantai pasokan, dan melindungi industri domestik AS dari apa yang digambarkan oleh para pejabat sebagai kelebihan produksi Tiongkok.

Pekan ini, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan memberi tahu Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bahwa Washington akan terus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah teknologi canggih AS digunakan untuk merusak keamanan nasional, sambil menghindari pembatasan yang tidak semestinya pada perdagangan atau investasi.

Di Beijing, Tiongkok telah berjanji untuk mengambil tindakan balasan.

Adapun Wang menuduh AS menggunakan kelebihan kapasitas sebagai alasan untuk "proteksionisme." Ia mendesak AS untuk "berhenti menekan Tiongkok di bidang ekonomi, perdagangan, dan teknologi dan berhenti merusak kepentingan sah Tiongkok." 

Sullivan dan Wang telah membahas pengaturan panggilan telepon antara Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam beberapa minggu mendatang. Perselisihan mengenai perdagangan dan tarif diperkirakan akan menjadi salah satu isu dalam agenda.

Mantan pejabat AS mengatakan kepada VOA bahwa para pemimpin juga kemungkinan akan melakukan pembicaraan tatap muka sebelum Biden meninggalkan jabatannya Januari mendatang.

“Kesempatan pertama adalah KTT para pemimpin APEC (Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik) pada bulan November, dan yang kedua adalah KTT G20 pada bulan November,” Ryan Haas, mantan pejabat senior NSC dari tahun 2013 hingga 2017 dan saat ini menjadi peneliti senior di Brookings Institution yang berpusat di Washington, mengatakan kepada VOA pada hari Rabu.

Beberapa analis telah meremehkan kemungkinan inflasi langsung, dengan mencatat bahwa kenaikan tarif yang diumumkan pada bulan Mei menargetkan sebagian kecil produk — impor senilai $18 miliar dari Tiongkok, yang hanya mencakup 4,2 persen dari seluruh impor AS dari Tiongkok pada tahun 2023.

“Karena banyak tarif yang memengaruhi produk yang saat ini tidak diimpor dalam jumlah besar, dan karena diberlakukan secara bertahap selama dua tahun, dampak inflasi langsungnya kemungkinan kecil,” tulis William Reinsch, Ketua Scholl dalam Bisnis Internasional di Pusat Studi Strategis dan Internasional, dalam analisis CSIS awal tahun ini.

Minggu ini, menyusul pengumuman pemerintahan Biden pada bulan Mei, Kanada mengatakan akan mengenakan tarif 100 persen pada impor kendaraan listrik Tiongkok dan tarif 25 persen pada impor baja dan aluminium dari Tiongkok, berlaku mulai 1 Oktober.

Di Beijing, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengeluarkan pernyataan yang menyatakan ketidakpuasan yang kuat dan penentangan tegas terhadap rencana kenaikan tarif Kanada, yang menyatakan bahwa hal itu akan mengganggu stabilitas rantai industri dan pasokan global, berdampak buruk pada hubungan perdagangan, dan merugikan kepentingan bisnis di kedua negara.