Transaksi Perdagangan Karbon 2023 Tembus Rp 84,17 Miliar

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan angka tersebut berasal dari total transaksi karbon sebesar 7,1 juta ton CO2 ekuivalen.

Ia menerangkan bahwa perdagangan karbon bertujuan mengurangi dampak-dampak negatif bagi lingkungan. 

"Juga mendorong langkah-langkah efisiensi energi, meningkatkan peran pelaku usaha dalam melakukan mitigasi perubahan iklim, dan tentunya mendorong transisi energi nasional, khususnya di sisi suplai energi," ujar Dadan pada webinar bertajuk 'Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia' yang digelar di Jakarta, dikutip Kamis (25/7).

Perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik dalam peta jalan yang telah disusun oleh Kementerian ESDM, berpotensi akan menurunkan emisi gas rumah kaca sedikitnya 100 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030 nanti.

Peta jalan tersebut diselenggarakan ke dalam tiga fase, yang terbagi menjadi fase pertama pada tahun 2023-2024, fase kedua tahun 2025-2027, dan fase ketiga tahun 2028-2030.

Tiga fase tersebut nantinya secara bertahap meningkatkan standar emisi karbon dioksida untuk pembangkit tenaga listrik, terutama yang berbasis tenaga uap atau menggunakan bahan bakar batu bara.

"Jadi makin ke sana nanti standarnya akan semakin ditingkatkan, emisinya akan semakin kecil sehingga pada saatnya nanti diperlukan kombinasi antara perdagangan karbon dan juga offset," paparnya.