KKP Fokus Tingkatkan Pengawasan Berbasis Teknologi Satelit

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Adin Nurawaluddin, mengatakan, langkah itu dilakuan agar seluruh objek pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) dapat dipantau dari pusat pengendalian dan Command Center KKP.

"Sehingga terlaksananya pola pengawasan efektif dan tidak lagi menggergaji laut yang kemudian dilakukan validasi menggunakan pesawat airborne surveillance untuk memastikan telah terjadi dugaan pelanggaran," ujarnya dalam keterangannya  di Jakarta, Kamis (1/2).

Pada 2023, KKP melalui Ditjen PSDKP telah berhasil menerapkan pengawasan berbasis teknologi melalui integrated surveillance system (ISS) terhadap 10.843 unit kapal perikanan yang memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) aktif, disusul 7.367 kapal dengan perangkat vessel monitoring system (VMS) dan 3.476 proses pemasangan VMS atau migrasi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan anggaran 150 juta dolar AS untuk meluncurkan satelit nano dan pesawat nirawak yang mampu menyelam ke dalam perairan (underwater drone) guna mendukung kesiapan program penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota.

"Nanonya kita luncurkan sendiri (2024). Kira-kira anggarannya 150 juta dolar AS," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.