Pimpinan Komisi VII: Investasi Asing Mesti Katrol Ekonomi Daerah

Kabar baik terdengar ketika komitmen investasi ditandatangani Presiden Jokowi dan Putera Mahkota Abu Dhabi, Syeikh Mohammed Bin Zayyed Al-Nahyan. Tamu negara itu siap mengucurkan investasi jumbo senilai Rp 136 triliun di sektor energi dan pengelolaan pelabuhan. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespons positif hal tersebut.

Wakil Ketua Komisi VII, Tamsil Linrung, dalam keterangan tertulis (Sabtu, 27/7), menyatakan bahwa pemerintah telah "on the track" dalam merealisasikan kerjasama investasi dengan Uni Emirat Arab. Investor asal negeri petrodolar tersebut telah menyatakan komitmen berinvestasi yang tentu bisa mengatrol ekonomi daerah.

“Saya berbicara dengan Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO Abu Dhabi Future Energy Company di Masdar City Abu Dhabi. Beliau menyatakan komitmen memprioritaskan pekerja lokal. Mereka hanya akan membawa modal dan teknologi baru. Mereka juga berjanji mengutamakan konten lokal dengan harga murah dan kompetitif,” ujar Tamsil di sela kunjungan kerja ke Dubai.

Abu Dhabi Future Energy Company merupakan perusahaan papan atas di bidang energi baru dan terbarukan. Perusahaan ini adalah salah satu investor yang bakal membenamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Tamsil, komitmen investasi yang memprioritaskan sumber daya lokal amat dibutuhkan saat ini. Sebab, pemerintah tengah berupaya meyakinkan masyarakat bahwa keran investasi asing membawa manfaat ganda, terutama bagi masyarakat di daerah. Dengan begitu, investasi tidak lagi dikonotasikan negatif.

“Iklim investasi tentu akan sangat hangat dan bersahabat bila masyarakat menyambut investor datang ke daerah mereka. Ini juga meningkatkan kepercayaan investor kepada pemerintah. Saya kira ini sangat positif,” terangnya.

Investasi asing, lanjut anggota DPR tiga periode ini, adalah extra power booster dalam pembangunan suatu negara. Namun, dibutuhkan kecermatan dalam membangun posisi diplomasi. Apalagi, terkait investasi di sektor sumber daya alam.

Dalam konteks ini, Tamsil melihat pemerintah melalui Konsulat Jenderal di Dubai yang dipimpin oleh Ridwan Hasan, sangat proaktif serta progresif membangun komunikasi dengan pengusaha-pengusaha Dubai. Pemerintah tampak bekerja sistematis dan gradual menyambut momentum investasi yang terus digairahkan.