Proses terminasi kontrak blok migas bukanlah hal baru. Ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2004 dan Permen ESDM nomor 15 tahun 2015 adalah ketentuan berakhirnya kontrak PSC blok migas. Contohnya seperti blok Coastal Plain Pekanbaru (CPP) tahun 2002 dan blok Siak 2013 dari Chevron Riau serta Blok NSO dan Blok B dari Exxon Mobil Aceh tahun 2015.
Tetapi mereka mungkin lupa bahwa melihat sikap Pertamina "zaman old" yang awalnya akan menguasai 100 persen saham di blok Mahakam dan akhirnya hanyalah merupakan angin sorga saja bagi rakyat Indonesia, padahal Kementerian ESDM telah memberikan hak 100 persen sahamnya kepada Pertamina pada tahun 2015 , kemudian oleh Elia Masa Manik dengan mekanisme "b to b" merubah kebijakan share down saham Pertamina dari 30 persen akhirnya menjadi 39 persen itulah Pertamina "zaman now".
Adapun nilai saham 39 persen yang harus disetorkan oleh Total E & P kepada Pertamina sekitar Rp 49 triliun berdasarkan valuasi aset yang dibuat oleh SKKMigas.
Tentu kebijakan Pertamina zaman now ini pantaslah dicurigai oleh publik bahwa ada "anunya untuk si nganu dan kawan kawannya untuk 2019" dan tentu model pengelolaan energi seperti ini dalam perspektif ketahanan energi nasional tidak akan ditemukan di berbagai negara lain, hanya dilakukan Pertamina zaman now.
Penilaian ini tentu didasari bahwa kita saat ini kita sudah krisis energi, karena volume impor minyak jauh lebih besar dari volume minyak yang dihasilkan oleh Pertamina ditambah minyak dan gas bagian negara di KKKS. Dan asal tahu saja Pertamina untuk memenuhi kebutuhan kilangnya sendiri lebih mudah dan murah membeli minyak mentah dari negara di timur tengah dan Afrika Barat nun jauh disana daripada membeli minyak milik bagian perusahaan asing KKKS dari hasil di perut bumi kita.
Sehingga sangat keliru kalau ada yang mengatakan perusahaan Prancis menangis. Sesungguhnya kalau kita mau jujur dengan akal sehat dan hati nurani, malah pendiri bangsa kita yang menangis melihat kebijakan yang dibuat oleh direksi Pertamina masih memberikan peluang besar kepada perusahaan asing di saat cadangan migas kita boleh dikatakan sudah kritis. Bahkan bisa dikatakan inilah kutukan untuk bangsa kita yang salah mengelola sumber daya alamnya.
Banyak alasan yang bisa dikemukan oleh Pertamina untuk membungkus seolah olah kebijakan itu sudah benar dan masuk akal. Contohnya bahwa kebijakan tersebut adalah lebih ingin membagi resiko potensi kegagalan dan butuh banyak dana segar bisa jadi karena pemerintah sering menahan dana subsidi BBM yang sudah mencapai Rp 50 triliun dengan alasan perlu verifikasi dulu seperti dikemukan oleh Menteri keuangan Sri Mulyani.
Begitu juga alasan yang selalu dikemukan oleh pemerintah bahwa Pertamina harus bisa menjamin produksinya tidak turun dan biaya per unitnya bisa lebih efisien serta kemampuan keuangan Pertamina dalam mengambil alih 8 blok migas yang akan diterminasi. Tentu berbeda dengan sikap Total Indonesia inginnya tetap menguasainya sebagai operator, maupun oleh operator lain di 8 blok migas lainnya yang akan terminasi di tahun 2018 dan 2019.
Sudah tentu akibat beda kepentingan ini menjadi peluang bagi mafia sebagai pemburu rente, sehingga Pertamina 'zaman now' di bawah kendali Elia Massa Manik lebih tak berani daripada Pertamina 'zaman old' yang lebih berani ambil alih Blok West Madura Offshore dari Kodeco tahun 2011 dari produksi 13.700 B0PD meningkat jadi 20 ribu BOPD dan Blok Offshore North West Jawa dari British Petroleum tahun 2009 dari produksi awal 24.100 BOPD meningkat 40 ribu BOPD dalam kurun empat tahun. Faktanya kedua blok migas tersebut berhasil ditingkatkan produksinya jauh lebih besar dari operator sebelumnya, hebat profesional Pertamina Hulu.
Aneh dan lebih lucunya lagi Pertamina sudah menyatakan tidak ekonomis mengelola blok East Kalimantan dan blok Attaka yang terletak berdampingan dengan blok Mahakam akibat adanya kewajiban ASR (Abadonment Site Restoration) atau biaya pemulihan lapangan paska berhentinya produksi. Padahal biaya ini sudah termasuk dalam tanggung jawab operator lama dengan skema cost recovery, dan paradoks Pertamina saat ini malah tertarik akan mengelola blok Sonatrach di Aljazair produksinya hanya 20 ribu sampai dengan 30 ribu BOPD, produksinya tidak jauh beda blok East Kalimantan dan blok Attaka di Kalimantan, malah sikap ini dianggap sebuah prestasi seperti dikatakan dengan sangat bangganya pada berbagai media pada tgl 22 Desember 2017 oleh dirut Pertamina zaman now.
Ibarat kata "kambing kurus di negeri orang dikejar-kejar, sapi gemuk di halaman sendiri disajikan kepada tamu untuk disembelih".
Sebaliknya perusahaan Petrochina dan Petronas sekarang memburu blok East Kalimantan dan blok Attaka dengan skema "gross split ".
Jadi tak salah publik menduga ada tangan mafia bekerja dalam menentukan kebijakan direksi Pertamina.
Di sisi lain perlu diketahui blok Mahakam adalah blok produksi dengan ribuan lubang sumur, sehingga data-data sumur yang lengkap itu digabungkan dengan data data seismik telah memberikan gambaran lebih detail bentuk geometri tiga dimensi karakteristik reservoir beserta besaran volume kandungan hidrokarbonnya lebih akurat berupa minyak, gas dan kondensat, sehingga resiko kegagalannya sangat minimal sepanjang tidak ada gangguan struktur akibat teknonik yang bisa menyebabkan kandungan hidrokarbon itu migrasi, dan kawasan Kalimantan sangat relatif aman dari pengaruh teknonik.
Mengingat pengalaman Pertamina mengelola di berbagai blok migas cukup berhasil, kemudian 97 persen sumber daya manusia yang selama ini aktif mengembangkan blok Mahakam bersama Total Indonesia sudah berkomitmen bergabung dibawah Pertamina Hulu Mahakam, maka alasan ancaman turunnya produksi setelah dikelola oleh Pertamina adalah alasan yang terlalu prematur alias gagal paham.
Saya sebagai salah satu orang dari banyak orang bersama Marwan Batubara yang menandatangani petisi blok Mahakam pada tahun 2014 harus 100 persen dikelola Pertamina hanya bisa terkesima menyaksikan Pertamina zaman now .
Jangan-jangan semua perusahaan migas di seluruh dunia lagi menertawakan kita saat ini.
[***]
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI)
.jpg)
