Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi Penulis)

Publika

Sanksi PKB Jakarta Diputihkan, Bayarnya Makin Gampang Lewat SIGNAL

SENIN, 23 NOVEMBER 2026 | 04:46 WIB

HINGGA 31 Desember 2026, pemilik kendaraan di Jakarta yang masih menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bisa melunasi pajaknya tanpa dikenai sanksi administratif berupa bunga keterlambatan. Keringanan ini diberikan secara otomatis sehingga wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu. Pembayaran juga bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL).

Meski begitu, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Keringanan ini hanya berlaku untuk sanksi administratif, sementara pokok pajaknya tetap harus dibayar.

Istilah “pemutihan” sendiri sering dipahami sebagai penghapusan seluruh utang pajak. Padahal, dalam program kali ini, yang dibebaskan hanya sanksi administratifnya. Pokok pajak yang masih tertunggak tetap menjadi kewajiban wajib pajak.


PKB merupakan pajak yang dikenakan setiap tahun atas kepemilikan kendaraan bermotor. Sementara itu, BBNKB dikenakan ketika terjadi perpindahan kepemilikan kendaraan. Keduanya termasuk pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi.
 
Dari Mana Kewenangan ini Berasal?

Pembebasan sanksi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Nomor e-0022 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif secara Jabatan untuk Jenis PKB dan BBNKB. Istilah “secara jabatan” berarti pembebasan diberikan langsung oleh pemerintah tanpa wajib pajak harus mengajukan permohonan. Selama pembayaran dilakukan dalam periode yang sudah ditentukan, sanksi administratif akan dibebaskan secara otomatis.

Kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan keringanan pajak salah satunya berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Aturan ini memberikan ruang bagi kepala daerah untuk memberikan berbagai bentuk insentif pajak, mulai dari pengurangan dan keringanan hingga pembebasan atau penghapusan pokok maupun sanksi pajak. Pemberian insentif tersebut disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam program kali ini, Pemprov DKI Jakarta memilih memberikan pembebasan yang hanya berlaku untuk sanksi administratif. Wajib pajak tetap harus melunasi seluruh pokok pajak yang tertunggak.

Fasilitas tersebut berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada 2 November hingga 31 Desember 2026. Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, juga menegaskan bahwa pembebasan sanksi hanya diberikan selama pembayaran dilakukan dalam periode tersebut. Setelah 31 Desember 2026, pembayaran tidak lagi otomatis mendapatkan fasilitas pembebasan ini.
 
Mengenal SIGNAL

Bagi masyarakat yang ingin membayar pajak tanpa harus datang ke kantor Samsat, ada aplikasi Samsat Digital Nasional atau SIGNAL. Aplikasi ini dikembangkan di bawah Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Korlantas Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan PT Jasa Raharja.

Melalui SIGNAL, masyarakat bisa melakukan beberapa layanan kendaraan, seperti pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan atau SWDKLLJ.

Salah satu kelebihan SIGNAL adalah data dari beberapa instansi sudah terhubung dalam satu aplikasi. Data kendaraan dari Polri, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, sistem pajak kendaraan dari Bapenda masing-masing provinsi, serta data Jasa Raharja dapat diakses melalui sistem tersebut. Karena sudah terintegrasi, tagihan yang muncul di SIGNAL mencakup PKB dan SWDKLLJ. Setelah pembayaran berhasil, pengguna juga mendapatkan dokumen digital sebagai bukti pembayaran.

Penggunaan SIGNAL sendiri terus meningkat. Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada akhir November 2025, Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho menyebut SIGNAL telah diunduh sebanyak 13,4 juta kali dan memiliki 7,22 juta akun terdaftar aktif. Ia berharap pembayaran pajak kendaraan ke depannya bisa semudah membeli pulsa.

Potensi SIGNAL untuk mengurangi antrean di kantor Samsat juga cukup besar. Sebuah artikel jurnal ilmiah yang terbit di Pendas pada September 2026 mengutip data Polri tahun 2023 yang menunjukkan bahwa SIGNAL mampu mengurangi antrean di kantor Samsat hingga sekitar 60 persen.

Meski begitu, keberadaan aplikasi saja belum cukup. Masyarakat tetap perlu mengetahui dan terbiasa menggunakannya. Penelitian yang sama juga menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi SIGNAL dan pemanfaatannya oleh masyarakat.
 
Cara Membayar PKB lewat SIGNAL

Membayar pajak kendaraan melalui SIGNAL sebenarnya tidak terlalu rumit. Pengguna cukup mengunduh aplikasi SIGNAL melalui Play Store atau App Store dan memastikan aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi resmi dari Korlantas Polri Pembina Samsat Nasional. Berikut langkah-langkahnya:

1. Daftarkan akun menggunakan NIK, alamat surel, dan nomor telepon yang masih aktif.
2. Masukkan data kendaraan sesuai identitas pemilik dan data yang tercatat dalam sistem resmi. Pastikan seluruh informasi sudah benar.
3. Periksa rincian tagihan, termasuk tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya, lalu lakukan pembayaran melalui metode yang tersedia.
4. Setelah pembayaran berhasil, simpan dokumen digital yang diterbitkan sebagai bukti pembayaran.

Wajib pajak tidak perlu mencari menu khusus untuk mengajukan pemutihan. Humas Bapenda DKI Jakarta, Herlina Ayu, menjelaskan bahwa penghapusan sanksi melalui SIGNAL diproses otomatis oleh sistem selama pembayaran dilakukan dalam periode yang berlaku. Hal ini dimungkinkan karena SIGNAL terhubung langsung dengan sistem pajak daerah, sehingga tagihan yang muncul sudah disesuaikan.

Bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital, pembayaran tetap bisa dilakukan langsung di Samsat Induk, Gerai Samsat, atau Samsat Keliling. Perlu diperhatikan, Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak tahunan.
 
Pemutihan yang Berulang dan Peran SIGNAL

Pemutihan dan SIGNAL sebenarnya memberikan kemudahan dalam hal yang berbeda. Pemutihan mengurangi beban finansial karena wajib pajak tidak perlu membayar bunga keterlambatan. Sementara itu, SIGNAL membuat proses pembayaran menjadi lebih praktis karena masyarakat tidak perlu datang dan mengantre di kantor Samsat.

Keduanya bisa membantu mengurangi alasan masyarakat untuk menunda pembayaran. Namun, pemutihan hanya berlaku dalam periode tertentu, sedangkan SIGNAL dapat digunakan sepanjang tahun. Dalam jangka panjang, kemudahan pembayaran melalui SIGNAL bisa lebih berpengaruh terhadap kebiasaan membayar pajak tepat waktu.

Di sisi lain, program pemutihan di Jakarta mulai cukup sering dilakukan. Sebelumnya, program serupa berlangsung pada November hingga Desember 2025 melalui Keputusan Kepala Bapenda Nomor e-0104 Tahun 2025 dan pada Juni hingga Agustus 2026 melalui Keputusan Nomor e-0018 Tahun 2026. Program yang berlangsung hingga akhir tahun ini menjadi program pemutihan ketiga dalam sekitar satu tahun.

Program tersebut tentu membantu masyarakat yang memiliki tunggakan. Namun, jika terlalu sering dilakukan, ada kemungkinan masyarakat justru terbiasa menunda pembayaran karena berharap akan ada pemutihan berikutnya. Wajib pajak yang selama ini membayar tepat waktu juga bisa merasa kurang mendapatkan apresiasi.

Kebijakan pemutihan karena itu dapat dibarengi dengan insentif bagi masyarakat yang membayar pajak lebih awal. Kalimantan Tengah, misalnya, memberikan potongan PKB sebesar 6 persen, 4 persen dan 2 persen bagi masyarakat yang membayar masing-masing 90, 60, dan 30 hari sebelum jatuh tempo.

Di saat yang sama, SIGNAL juga perlu terus diperkuat. Sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi penting dilakukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaannya, tetapi juga merasa nyaman menggunakannya. Fitur pengingat jatuh tempo juga bisa membantu wajib pajak agar tidak terlambat membayar hanya karena lupa.

Apa yang Bisa Dilakukan Sekarang?

Bagi pemilik kendaraan di Jakarta yang masih memiliki tunggakan, program pembebasan sanksi ini bisa menjadi kesempatan untuk segera menyelesaikan kewajiban pajak. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengecek tagihan PKB dan BBNKB, termasuk tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya.

Setelah mengetahui jumlah yang harus dibayar, wajib pajak perlu menyiapkan dana untuk melunasi pokok pajaknya. Pembayaran bisa dilakukan melalui SIGNAL maupun kantor Samsat sebelum 31 Desember 2026. Sebaiknya pembayaran tidak ditunda sampai minggu terakhir untuk menghindari kendala teknis maupun antrean.

Setelah tunggakan selesai, pembayaran pajak pada tahun berikutnya sebaiknya dilakukan tepat waktu. Program pemutihan merupakan kebijakan pemerintah yang tidak selalu tersedia setiap tahun sehingga menunggu program serupa bukan pilihan yang bisa diandalkan.

Keringanan yang diberikan sampai akhir tahun ini memang bisa membantu pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan. Namun, kemudahan tersebut seharusnya tidak membuat masyarakat semakin terbiasa menunggu pemutihan. Dengan semakin mudahnya pembayaran melalui layanan digital seperti SIGNAL, membayar pajak tepat waktu seharusnya juga menjadi lebih mudah.


Putri Abiya Nashwa dan Savitri Julia Suhadi
Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia  


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

IPB Job Fair 2026 Perluas Peluang Kerja dan Bantu Dunia Industri

Senin, 23 November 2026 | 04:18

Oleh-oleh dari Turki, 13.500 Hektare Mangrove dan Lamun Siap Direstorasi

Senin, 23 November 2026 | 03:57

Mobil Mewah para Kader Gerindra Disorot Warganet

Senin, 23 November 2026 | 03:30

Kenaikan Suku Bunga BI Bisa Ancam Visi Asta Cita Prabowo

Senin, 23 November 2026 | 03:08

Maung Bandung Bungkam Bali United Lewat 3 Menit Mematikan

Senin, 23 November 2026 | 02:42

Ketika Negara Didesak Mengatur Perkara Sadap-Menyadap

Senin, 23 November 2026 | 02:24

Panglima TNI Membidik

Senin, 23 November 2026 | 01:59

BGN Evaluasi Dapur MBG yang Tidak Sesuai Standar, Operasional Siap-siap Disetop!

Senin, 23 November 2026 | 01:31

Partai Politik dan Rusaknya Negara

Senin, 23 November 2026 | 01:01

Demonstrasi Drone dan RCWS yang Memukau di Bumi Marinir Cilandak

Senin, 23 November 2026 | 00:39

Selengkapnya