Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Opini Pakar

Ketika Negara Didesak Mengatur Perkara Sadap-Menyadap

SENIN, 23 NOVEMBER 2026 | 02:24 WIB

KASUS penyadapan ilegal yang dilakukan oleh eks-Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama tiga oknum jenderal bintang dua lainnya--EHS, SU, dan ASN--terhadap Presiden Prabowo, serta beberapa tokoh politik dan pemerintahan lainnya, bergulir menjadi bola panas di parlemen. Muncul banyak desakan kepada DPR RI untuk segera menyusun RUU Penyadapan. Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum dan keamanan merespons positif usulan ini. Pimpinan komisi, Habiburokhman, secara lugas menyatakan bahwa pembahasan akan segera dimulai setelah RUU Jabatan Hakim dan RUU Jabatan Advokat disahkan pada Desember nanti.

Sejatinya, pengaturan terkait penyadapan sudah diatur dalam berbagai peraturan--Sui Generis--seperti dalam UU Intelijen Negara, UU Polri, UU KPK, UU ITE, hingga KUHP. Hal ini menandakan bahwa negara dan pemerintah telah memberikan atensi memadai terhadap aktivitas ini. Kendati demikian, pengaturan eksisting saat ini menimbulkan kesan parsial, seolah-olah perkara penyadapan bersifat kasuistik dan berbeda di masing-masing institusi. 

Jika ditilik dari perspektif hukum, situasi seperti ini dapat berdampak negatif karena pengaturan yang bersifat sektoral menyisakan lubang dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Inilah yang terjadi di institusi Polri yang seharusnya bertugas menegakkan hukum.


Penyadapan merupakan aktivitas hukum. Disebut demikian bukan saja karena kewenangan penyadapan hanya diberikan kepada penegak hukum, tapi juga penyelanggaraan penyadapan oleh negara akan menimbulkan konsekuensi hukum. Penyadapan merupakan aktivitas mendengar, merekam, serta mencatat transmisi informasi atau dokumen elektronik secara privat guna kepentingan penegakan hukum. 

Merujuk pada berbagai regulasi yang mengatur aktivitas ini, penyadapan dilakukan guna kepentingan penyidikan tindak pidana besar seperti terorisme, korupsi, narkoba, hingga ancaman terhadap keamanan nasional. Penyadapan tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang, tapi diatur melalui proses kontrol yang ketat seperti izin dari pengadilan dan adanya mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal.

Izin Pengadilan

Izin pengadilan dan mekanisme pengawasan menjadi dua kata kunci untuk memastikan mekanisme penyadapan benar-benar dijalankan dalam kerangka penegakan hukum. Izin pengadilan merupakan mekanisme kontrol bahwa penyadapan tidak akan dilakukan sewenang-wenang dan melanggar privasi warga negara. Penyadapan yang dilakukan tanpa izin pengadilan akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. 

Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 258, yang menyatakan bahwa penyadapan tanpa hak dapat diancam dengan hukuman pidana. Di Indonesia, kewajiban untuk mendapatkan izin pengadilan bergantung pada jenis perkara, regulasi sektoral yang berlaku, serta perkembangan aturan perundang-undangan.

Komitmen Komisi III DPR RI untuk menggarap penyusunan RUU Penyadapan merupakan suatu hal yang perlu diapresiasi dengan hangat. Peristiwa penyadapan ilegal dan tanpa dasar hukum yang dilakukan oleh Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo cs terhadap Presiden Prabowo merupakan preseden yang sangat berbahaya, jelas melawan hukum, serta berpotensi mengandung muatan makar. Peristiwa ini sudah semestinya dijadikan sebagai momentum untuk membuat pengaturan hukum yang lebih spesifik (Lex Specialist) dan tajam (Lex Certa) dalam bentuk undang-undang sendiri sebagai bentuk jaminan kepastian hukum yang lebih tegas. 

Setidaknya ada empat poin krusial dalam penyusunan RUU Penyadapan, yakni pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan, subjek dan tindak pidana apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek penyadapan, mekanisme pengawasan yang dilakukan agar penyadapan tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh para peyelenggaranya, serta izin pengadilan sebagai norma kunci.

Substansi Regulasi

Pertama, pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses penyadapan adalah aparat penegak hukum atau aparatur negara yang diberikan mandat untuk melakukannya. Jika menilik sebaran pengaturan penyadapan yang sudah ada, maka pihak yang melakukan penyadapan adalah kepolisian dan kejaksaan yang melakukan fungsi penyidikan. 

Sedangkan di lingkungan TNI--BAIS, penyadapan yang dilakukan oleh personel TNI dilakukan guna kepentingan pertahanan negara, yakni melindungi negara dari potensi ancaman yang berasal dari eksternal. Pihak-pihak yang diberikan kewenangan ini haruslah dibunyikan secara tegas dalam undang-undang, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dapat dinihilkan.
Kedua, terkait dengan subjek dan tindak pidana apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek penyadapan. Dalam konteks ini, perlu dipahami secara mendalam filosofis penyadapan sebagai upaya-upaya luar biasa dalam pengumpulan informasi--intersepsi, sadap kawat, sadap telepon, pengupingan, pengawasan, dan pemantauan rahasia. 

Upaya-upaya luar biasa ini perlu dilimitasi terhadap tindak kejahatan yang bersifat luar biasa juga seperti korupsi, terorisme, narkoba, serta tindak kejahatan yang memberikan kerugian luar biasa besar bagi negara dan warga negara. Pembatasan pada tindak pidana mana saja yang boleh dijadikan objek ini perlu diatur secara ketat agar mekanisme penyadapan benar-benar dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tidak memberikan dampak negatif terhadap hak privasi warga negara.

Ketiga, mekanisme pengawasan yang dilakukan baik terhadap personel pelaksana, maupun institusi yang menjalankan. Institusi yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan penyadapan harus memiliki mekanisme audit internal terhadap segala bentuk kegiatan penyadapan yang dilakukan--umumnya dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum. Penyadapan juga harus memiliki prosedur yang jelas seperti manual mutu, prosedur mutu, prosedur operasi standar, hingga prosedur-prosedur teknis seperti registrasi, pencatatan dan perekaman, pelaporan, hingga terminasi atau pemusnahan data. 

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, personel teknis yang menjalankan harus melakukan dual custody atau dual control. Personel yang menjalankan juga tidak boleh mengisi satu pos dalam waktu yang panjang, melainkan ada rotasi pada posisi tersebut, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang, persekongkolan jahat, dapat diminimalisir.

Mekanisme pengawasan terhadap kelembagaan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan dapat dilakukan oleh DPR RI sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan, mulai dari pengawasan terhadap prosedur pengadaan alat sadap di kementerian atau lembaga yang berwenang, hingga mekanisme rapat dengar pendapat terkait proses penyadapan yang telah dilakukan. 

Penyadapan yang dilakukan oleh TNI dan BIN dalam kerangka UU Intelijen Negara menjadi kewenangan Komisi I DPR RI. Sementara itu, penyadapan yang dilakukan oleh Polri, KPK, dan Kejaksaan menjadi ranah kewenangan pengawasan oleh Komisi III DPR RI. Fungsi pengawasan secara suprastruktur politik tidak hanya bisa dilakukan oleh parlemen saja. Kementerian Koordinator yang mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait juga dapat melakukan kontrol dan pengawasan, dalam hal ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI (Kemenko Polkam RI).

Terakhir, yang paling krusial dan masih masuk dalam bagan kontrol-pengawasan adalah urgensi izin dari pengadilan untuk melakukan penyadapan. Dinamika yang berkembang, memang ada penguatan aspirasi dari berbagai pihak agar RUU Penyadapan segera disusun dan dibahas. 

Tapi di sisi lain, berkembang juga kekhawatiran publik--umumnya disuarakan oleh lembaga swadaya masyarakat--bahwa regulasi penyadapan dapat melanggar privasi warga negara dan menjadi alat penguasa untuk menghantam lawan politik. 

Kekhawatiran publik ini perlu ditampung dan dicermati, serta disikapi melalui pencantuman norma hukum secara tegas dan jelas bahwa penyadapan dalam kerangka penegakan hukum hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pengadilan. Setidaknya norma inilah yang akan mengunci dan memitigasi perilaku moral hazard dan abuse of power dalam pelaksanaan sadap-menyadap seperti yang dilakukan oleh Jenderal Listyo Sigit cs.

Boy Anugerah

Alumnus Lemhannas RI, Tenaga Ahli di DPR RI, Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

IPB Job Fair 2026 Perluas Peluang Kerja dan Bantu Dunia Industri

Senin, 23 November 2026 | 04:18

Oleh-oleh dari Turki, 13.500 Hektare Mangrove dan Lamun Siap Direstorasi

Senin, 23 November 2026 | 03:57

Mobil Mewah para Kader Gerindra Disorot Warganet

Senin, 23 November 2026 | 03:30

Kenaikan Suku Bunga BI Bisa Ancam Visi Asta Cita Prabowo

Senin, 23 November 2026 | 03:08

Maung Bandung Bungkam Bali United Lewat 3 Menit Mematikan

Senin, 23 November 2026 | 02:42

Ketika Negara Didesak Mengatur Perkara Sadap-Menyadap

Senin, 23 November 2026 | 02:24

Panglima TNI Membidik

Senin, 23 November 2026 | 01:59

BGN Evaluasi Dapur MBG yang Tidak Sesuai Standar, Operasional Siap-siap Disetop!

Senin, 23 November 2026 | 01:31

Partai Politik dan Rusaknya Negara

Senin, 23 November 2026 | 01:01

Demonstrasi Drone dan RCWS yang Memukau di Bumi Marinir Cilandak

Senin, 23 November 2026 | 00:39

Selengkapnya