Berita

Penandatanganan komitmen antara KKP dengan PT. Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon) dan Apolownia, VNV, PT. Yani Kusuma Perkasa (YKP) dan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI) dalam rangkaian COP31 di Turki. (Foto: Humas KKP)

Pemerintahan

Oleh-oleh dari Turki, 13.500 Hektare Mangrove dan Lamun Siap Direstorasi

SENIN, 23 NOVEMBER 2026 | 03:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin komitmen kolaborasi untuk melakukan restorasi mangrove dan lamun seluas 13.500 hektare di Indonesia, bersama sejumlah pengembang proyek dan organisasi masyarakat sipil dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. 

Komitmen restorasi tersebut ditandai dengan pernyataan bersama pada 12 November 2026 antara KKP dengan PT. Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon) dan Apolownia, serta pada 18 November bersama VNV, PT. Yani Kusuma Perkasa (YKP) dan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI) yang seluruhnya berada dalam rangkaian COP31 di Turki.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan komitmen itu menjadi langkah konkret pemerintah bersama para mitra dalam memperkuat aksi mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dari sektor kelautan.


“Pengelolaan NEK sektor kelautan merupakan salah satu strategi mitigasi perubahan iklim global di Indonesia yang selaras dengan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) dan Perjanjian Paris (Paris Agreement),” ungkap Menteri Trenggono dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 22 November 2026. 

Dari total komitmen restorasi mangrove dan lamun seluas 13.500 hektare, telah diidentifikasi dan dipersiapkan lokasi-lokasinya oleh para mitra yang mencakup wilayah seluas 5.000 hektare di Pantai Utara Jawa (Pantura), 1.000 hektare di Lombok Timur, dan 7.500 hektare di Sumatera. 

Pelaksanaan restorasi akan dilakukan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 yang memastikan pengelolaan dilakukan secara transparan, berbasis sains, serta menjamin keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi langkah penting untuk mempercepat pemulihan lingkungan melalui restorasi mangrove dan lamun. Adapun lokasi yang telah dipetakan dan menjadi target nasional mencapai 588 ribu hektare. 

“Pemerintah mendorong dan membuka peluang keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung ocean-based climate solutions,” ujar Koswara.

Pemerintah juga memastikan instrumen NEK memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat pesisir. Regulasi yang berlaku mewajibkan setiap proyek menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC), menyusun rencana pembagian manfaat (benefit-sharing plan), serta menyediakan mekanisme pengaduan (grievance mechanism) untuk menjamin transparansi dan perlindungan kepentingan masyarakat.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya