Berita

Onny Hendro Adhiaksono alias Kaji Edan. (Foto: tangkapan layar YouTube)

Hukum

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

MINGGU, 22 NOVEMBER 2026 | 17:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha Onny Hendro Adhiaksono alias Kaji Edan terkait skandal dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Sosok yang dikenal dengan julukan "Sultan Jagakarsa" itu dicecar penyidik mengenai mekanisme pembiayaan LPEI kepada sejumlah debitur. Pemeriksaan terhadap Kaji Edan sebagai saksi berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 November 2026.

"Keterangan yang bersangkutan untuk membantu penyidik dalam pengungkapan perkara ini, yakni berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan LPEI kepada sejumlah debitur," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Minggu, 22 November 2026.


Kasus rasuah di tubuh LPEI ini menjadi salah satu perkara jumbo yang tengah digarap lembaga antirasuah. Sejak mengusut perkara ini pada Maret 2024, KPK membidik dugaan penyimpangan pemberian fasilitas kredit kepada 11 debitur dengan total nilai pembiayaan, sekaligus potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp11,7 triliun.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK telah menjerat sejumlah pihak dari beberapa klaster perusahaan debitur.

Di klaster Bara Jaya Utama (BJU) Grup, KPK menahan pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MAS), Hendarto (HD), pada 28 Agustus 2025. Kedua perusahaan itu mengantongi Kredit Investasi Ekspor (KIE) dan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) periode 2014–2015 untuk refinancing kebun sawit di Kapuas, Kalimantan Tengah. PT SMJL tercatat menerima KIE total Rp950 miliar dan KMKE Rp115 miliar, sedangkan PT MAS meraih fasilitas 50 juta dolar AS (sekitar Rp670 miliar).

Ironisnya, dana yang benar-benar dipakai untuk operasional masing-masing perusahaan hanya 3,01 persen dan 16,4 persen dari total pinjaman. LPEI bahkan memasukkan PT KPN, perusahaan yang belum beroperasi dan baru diakuisisi BJU Grup ke dalam analisis proyeksi.

Kemudian di klaster PT Petro Energy (PE), KPK menetapkan lima tersangka, yakni Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana 4 LPEI Arif Setiawan, Komisaris Utama PT PE Jimmy Masrin, Dirut PT PE Newin Nugroho, serta Direktur PT PE Susy Mira Dewi Sugiarta. PT PE disinyalir merugikan negara hingga 60 juta Dolar AS atau sekitar Rp988 miliar dari kucuran kredit sejak Oktober 2015.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya