PERSOALAN pekerja migran nonprosedural tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran aturan keimigrasian, tetapi juga menyangkut persoalan hak asasi manusia (HAM) dan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Di balik keberangkatan yang tidak sesuai prosedur, terdapat pekerja migran yang rentan menjadi korban penipuan perekrutan, kekerasan, perdagangan manusia, hingga kerja paksa di negara tujuan. Ketika kondisi tersebut terjadi, muncul pertanyaan mendasar apakah status keberangkatan yang tidak prosedural dapat menjadi alasan bagi negara untuk mengabaikan hak-hak mereka?
Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika melihat pengalaman Indonesia dan Filipina sebagai dua negara pengirim tenaga kerja migran. Keduanya menghadapi tantangan serupa dalam melindungi warga negaranya di luar negeri. Meskipun Filipina dikenal memiliki sistem perlindungan pekerja migran yang relatif lebih berkembang, bukan berarti negara tersebut terbebas dari persoalan eksploitasi. Seabagai contoh nyata pada 2024, pemerintah Filipina melaporkan telah mengidentifikasi dan membantu 816 korban perdagangan manusia, yang terdiri atas 450 korban eksploitasi seksual dan 366 korban kerja paksa. Lebih sayangnya lagi, sebagian pekerja migran Filipina turut terjebak dalam operasi penipuan daring atau online scams di negara seperti Kamboja.
Indonesia tidak luput dari persoalan serupa, pekerja migran yang berangkat melalui jalur nonprosedural sering kali berada dalam posisi rentan karena tidak memiliki dokumen dan kontrak kerja yang sesuai. Kondisi tersebut membuat mereka lebih sulit memperoleh bantuan hukum maupun mengakses mekanisme perlindungan ketika mengalami kekerasan atau eksploitasi.
Keberangkatan nonprosedural juga tidak selalu terjadi karena kesengajaan pekerja, melainkan dapat dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, minimnya informasi mengenai prosedur resmi, serta manipulasi yang dilakukan oleh calo dan jaringan perekrutan ilegal. Karena faktor tersebut muncul persoalan bahwa pekerja migran nonprosedural tidak cukup dipandang sebagai persoalan kepatuhan administratif. Ada dimensi kemanusiaan yang harus menjadi perhatian negara, terutama ketika mereka telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi.
Ketika Status Administratif Berhadapan dengan Hak Asasi Manusia
Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum untuk melindungi pekerja migran melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi ini memperkuat peran negara dalam proses penempatan dan perlindungan pekerja migran, termasuk melalui keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Indonesia di luar negeri.
Persoalan muncul ketika pekerja migran berangkat melalui jalur nonprosedural, mereka sering kali mengalami kesulitan untuk mengakses mekanisme perlindungan yang disediakan negara. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara sistem perlindungan yang telah dibentuk dengan kondisi pekerja migran yang justru berada dalam situasi paling rentan. Di titik ini tanggung jawab negara perlu dipertanyakan. Negara memang memiliki kewenangan untuk mengatur prosedur keberangkatan dan penempatan tenaga kerja. Akan tetapi kewenangan tersebut tidak seharusnya menghilangkan kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar seseorang ketika menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.
Prinsip ini sejalan dengan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW 1990), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Konvensi tersebut mengakui hak-hak mendasar seluruh pekerja migran, termasuk mereka yang berada dalam situasi tidak berdokumen atau tidak memiliki status reguler.
Jika dilihat dari kebijakan tersebut, status nonprosedural tidak serta-merta menghapus hak seseorang untuk hidup, terbebas dari penyiksaan, tidak mengalami perbudakan dan kerja paksa, serta memperoleh perlindungan hukum. Persoalan administratif harus dibedakan dari pemenuhan hak asasi manusia.
Perspektif HAM menjelaskan ketika negara gagal mengambil langkah perlindungan yang seharusnya dilakukan dapat dikaji melalui konsep
state omission atau pembiaran negara. Konsep ini berkaitan dengan kewajiban positif negara atau
duty to protect, yaitu kewajiban untuk mengambil langkah yang diperlukan guna melindungi individu dari pelanggaran HAM, termasuk yang dilakukan oleh pihak ketiga, dalam artian negara tidak harus menjadi pelaku langsung kekerasan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban. Ketika terdapat kewajiban hukum yang relevan, tetapi negara gagal melakukan pencegahan, penanganan, atau pemulihan secara memadai, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan pelanggaran HAM melalui pembiaran atau
violation by omission.Belajar dari Pendekatan Perlindungan Filipina
Jika dibandingkan dengan Indonesia, Filipina memiliki kerangka kelembagaan perlindungan pekerja migran yang relatif lebih terintegrasi. Melalui Republic Act No. 8042 yang kemudian diperkuat oleh Republic Act No. 10022, pemerintah Filipina membangun landasan perlindungan bagi pekerja migran dan warga negaranya di luar negeri.
Filipina juga memiliki sejumlah lembaga khusus seperti Philippine Overseas Employment Administration (POEA), Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), dan Philippine Overseas Labor Office (POLO). Keberadaan lembaga-lembaga tersebut memperlihatkan bagaimana perlindungan pekerja migran ditempatkan sebagai bagian penting dari tanggung jawab negara. Filipina juga memiliki jaringan kantor ketenagakerjaan di berbagai negara tujuan serta kerja sama jaminan sosial bilateral dengan sejumlah negara.
Sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memperkuat jangkauan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Indonesia memiliki atase ketenagakerjaan pada sejumlah perwakilan diplomatik, tetapi cakupan kelembagaan dan akses terhadap perlindungan masih perlu terus diperkuat. Persoalan lain juga terlihat dalam kerja sama jaminan sosial lintas negara, terutama terkait keberlanjutan manfaat perlindungan bagi pekerja migran setelah kembali ke tanah air.
Perbandingan ini tidak berarti Filipina sepenuhnya berhasil menyelesaikan persoalan pekerja migran. Tingginya jumlah korban perdagangan manusia yang masih ditemukan menunjukkan bahwa tantangan perlindungan tetap ada. Yang perlu di garis bawahi ialah pengalaman Filipina memberikan pelajaran penting mengenai perlunya kelembagaan yang kuat, mekanisme pengaduan, bantuan hukum, serta kerja sama internasional yang lebih terstruktur.
Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari pendekatan tersebut, terutama dalam memperkuat koordinasi antarlembaga dan memastikan pekerja migran yang menghadapi eksploitasi memperoleh akses terhadap bantuan dan pemulihan. Perlindungan tidak cukup hanya diwujudkan melalui regulasi, tetapi juga harus dapat dirasakan oleh pekerja migran ketika mereka menghadapi situasi darurat di luar negeri.
Negara Tidak Boleh Lepas Tangan
Persoalan pekerja migran nonprosedural memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip universalitas HAM dan praktik perlindungan yang diberikan negara. Status keberangkatan yang tidak sesuai prosedur memang dapat menimbulkan konsekuensi administratif dan keimigrasian tetapi, hal tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan seseorang yang menjadi korban eksploitasi, kekerasan, atau perdagangan manusia.
Indonesia perlu memperkuat mekanisme perlindungan melalui peningkatan akses bantuan hukum dan konsuler, pemulangan korban secara aman, pendampingan psikologis, serta koordinasi dengan negara tujuan. Langkah pemerintah pun perlu memastikan bahwa pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak semata-mata diperlakukan sebagai pelanggar keimigrasian, tetapi juga diidentifikasi dan ditangani berdasarkan posisi mereka sebagai korban.
Penguatan kerja sama bilateral juga menjadi acuan penting, terutama dalam membangun mekanisme perlindungan yang lebih konkret dan memastikan akses pekerja migran terhadap jaminan sosial. Dalam hal ini, pengalaman Filipina dapat menjadi salah satu referensi bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola perlindungan pekerja migran.
Penting untuk ditegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran nonprosedural bukan berarti membenarkan keberangkatan yang melanggar aturan. Kepatuhan terhadap prosedur migrasi tetap diperlukan untuk menciptakan sistem penempatan tenaga kerja yang aman. Tetapi yang ditekankan adalah negara juga harus memahami bahwa pelanggaran administratif tidak menghapus martabat dan hak dasar seseorang sebagai manusia. Perlindungan pekerja migran seharusnya tidak berhenti pada mereka yang memiliki dokumen lengkap dan berangkat melalui jalur resmi. Justru ketika seseorang berada dalam situasi paling rentan, kehadiran negara menjadi semakin penting.
Nafisa Permata Shani
Mahasiswa Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta