Berita

Ilustrasi perundungan di ruang digital. (Foto: artificial intelligence)

Politik

Kritik Kebijakannya, Tak Perlu Serang Keluarga dan Anak Pejabat di Medsos

MINGGU, 22 NOVEMBER 2026 | 22:42 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perbedaan sikap maupun persaingan politik tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menyerang kehidupan pribadi dan merundung anak pejabat publik di media sosial.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Pejuang Muda Indonesia (Pemuda), Puji Hartoyo menyikapi perundungan (bullying) di ruang digital yang belakangan menyasar putri Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Puji menilai, menghangatnya dinamika politik nasional, termasuk mencuatnya nama Dasco dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka seharusnya disikapi secara dewasa dengan menjunjung etika demokrasi.


"Kalau tidak setuju dengan sikap politik seseorang, kritiklah kebijakan, gagasan, keputusan, atau langkah politiknya. Jangan menyerang keluarga, apalagi anak-anaknya. Itu sudah keluar dari koridor demokrasi yang sehat," kata Puji kepada RMOL, Minggu, 22 November 2026.

Menurutnya, anak tidak pernah memilih untuk terlibat dalam kontestasi politik orang tuanya. Mereka berhak tumbuh tanpa intimidasi dan terlindungi dari dampak psikologis akibat perseteruan politik orang dewasa.

Status pejabat publik sebagai figur yang terbuka terhadap kritik, lanjut Puji, juga tidak menghapus batas moral untuk tidak menyeret anggota keluarga ke ranah konflik.

Kepada kalangan muda, khususnya Gen Z dan milenial, Puji mengingatkan agar kebebasan berekspresi di media sosial diiringi tanggung jawab. Menyebarkan foto disertai narasi merendahkan maupun menggalang serangan terhadap keluarga tokoh politik dinilai merusak ruang digital.

"Saya mengajak para Gen Z dan teman-teman milenial, jangan sampai media sosial kita berubah menjadi ruang penghakiman. Demokrasi bukan berarti bebas melakukan apa saja. Ada etika, ada tanggung jawab, dan ada hak orang lain yang wajib dihormati," ujarnya.

Puji turut mengapresiasi langkah Dasco yang menyampaikan persoalan ini secara terbuka serta menempuh penyelesaian melalui komunikasi keluarga dan penasihat hukum.

Ia meminta seluruh elite politik, pendukung, relawan, hingga warganet melakukan introspeksi dan tidak mempolitisasi isu perlindungan anak.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya