GAGAL! Hukuman penjara kerap tidak efektif membuat para koruptor dan mafia kejahatan ekonomi direduksi. Periode masa kurungan bisa berkurang, sementara hasil jarahan tetap aman tersimpan dalam berbagai bentuk aset, hingga diparkir di luar negeri.
Gary S. Becker (1968), mengingatkan bila pelaku kejahatan ekonomi bertindak sangat kalkulatif: selama keuntungan finansial jauh melampaui biaya risiko hukum, efek jera tidak akan pernah bekerja.
Selama ini, formulasi penegakan hukum memakai perspektif perampasan aset berbasis pemidanaan (conviction-based forfeiture). Proses menyita dan merampas kekayaan hasil kejahatan, dilakukan jika pelaku sudah dijatuhi vonis pidana berkekuatan hukum tetap.
Konsekuensinya: begitu tersangka meninggal dunia, kabur ke luar negeri, sakit permanen, atau identitasnya tak terungkap, eksekusi hukum menjadi mati langkah dan kerugian publik menguap.
Di tengah kebuntuan, UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya hadir. Terjadi perombakan paradigma penegakan hukum, dari menjangkau badan pelaku (
in personam), menjadi mengejar harta kekayaan yang tercemar kejahatan (
in rem) tanpa harus menunggu putusan pidana pada pelaku (
non-conviction-based forfeiture).
Di balik niat baik, perlu membaca utuh regulasi baru ini, untuk melihat potensi tumpulnya taring undang-undang.
Titik Kritis Publik Jika dicermati secara jernih dari perspektif kepentingan publik, terdapat empat titik kritis mendasar yang berpotensi menggerus kemanfaatan dan rasa keadilan, apabila tidak dibenahi:
Titik kritis pertama, adalah daya jangkau kejahatan yang selektif. Kekayaan publik tidak hanya dikuras oleh korupsi anggaran dan penipuan digital, melainkan juga dirampas secara masif melalui mekanisme ilegal, pada sektor: pertambangan, perusakan hutan, pencurian ikan, kejahatan lingkungan hidup, hingga pengemplangan pajak. Ironisnya, jenis-jenis kejahatan ekstraktif dan fiskal tersebut, belum terakomodasi dalam daftar tindak pidana yang dijerat perampasan aset.
Lebih jauh lagi, format penjeratan harta kekayaan pejabat yang tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya (
unexplained wealth), sesuai Konvensi PBB Anti-Korupsi yang telah diratifikasi (UNODC, 2004), justru absen.
Pembatasan nilai minimal satu miliar rupiah, serta larangan memberlakukan aturan ini, terhadap kejahatan yang terjadi sebelum undang-undang berlaku, rentan membuka ruang aman bagi buronan lama dan mengundang akal pemecahan kepemilikan aset di bawah batas nilai tersebut.
Titik kritis kedua, menyangkut kesetaraan posisi negara di ruang sidang dan realitas kecepatan kejahatan modern. Dalam hukum acara yang adil, negara sebagai pembela kepentingan publik dan pihak yang mengajukan keberatan, seharusnya berdiri sejajar di hadapan hakim (King, 2014).
Dalam regulasi ini, muncul ketimpangan yang janggal: hak mengajukan upaya hukum kasasi, hanya dibuka bagi pihak yang mengajukan keberatan, sementara jaksa yang mewakili negara justru kehilangan ruang kasasi, jika permohonan perampasan aset ditolak pengadilan tingkat pertama.
Di sisi lain, tenggat pemblokiran terlalu singkat, berhitung hari kerja sebelum gugur demi hukum, sulit mengimbangi kelicinan jaringan pencucian uang lintas negara dan pergerakan aset kripto menuntut kerja sama internasional dalam standar
Financial Action Task Force (FATF, 2023).
Titik kritis ketiga, adalah jaminan independensi pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kewenangan besar untuk menelusuri, memblokir, dan menyita harta harus diimbangi pengawasan yang kuat, agar tidak berubah menjadi alat kriminalisasi atau transaksi gelap baru.
Meski telah melarang aparat beserta keluarga membeli aset lelang, serta mewajibkan laporan terbuka berkala. Efektivitas pengawasan eksternal patut dipertanyakan, bila lembaga pengawas yang bertugas menindak pelanggaran etik aparat, masih bergantung pada kekuasaan eksekutif.
Titik kritis keempat, adalah ancaman kevakuman pemberlakuan dan pemborosan birokrasi. Regulasi ini mengikat efektivitas berlakunya pada syarat ganda: (i) menunggu satu tahun sejak diundangkan sekaligus (ii) menunggu terbentuknya dua badan baru.
Tanpa batas waktu pasti dan konsolidasi dengan unit pengelolaan aset negara yang sudah ada, syarat administratif semacam ini berisiko menunda beroperasinya hukum, sekaligus membebani anggaran negara.
Keadilan Substansial Sebagai pengingat, Radbruch (2006) menyebut bahwa hukum yang bermartabat harus memadukan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara seimbang; ketika kepastian prosedural, justru melindungi hasil kejahatan dan melukai keadilan publik, maka hukum kehilangan jiwanya.
Sementara itu, dalam telaah sosiologi hukum, Friedman (1975) dan Soekanto (2008) menegaskan bahwa aturan yang ideal di atas kerta,s akan mandul apabila substansinya menyisakan celah besar, struktur lemah dan tidak independen, serta budaya pengawasan tidak berpihak pada integritas.
Pada akhirnya, simpulan hukum yang patut menjadi pegangan: negara hukum tidak boleh kalah oleh rekayasa penjarah kekayaan publik. Sebagaimana hukum progresif Rahardjo (2009), undang-undang harus dibentuk untuk melayani kemaslahatan manusia dan memulihkan hak publik, bukan berhenti sebagai kompromi politik yang memelihara ruang impunitas.
Titik-titik kritis tersebut adalah tanggung jawab kekuasaan, agar setiap rupiah kekayaan bangsa yang dirampas secara melawan hukum, benar-benar akan kembali untuk menyejahterakan rakyat. Bukan sekedar menjadi macan kertas yang ompong!
Mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung