Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. (Foto: Dok. Setpres RI)
Penandatanganan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dan Perjanjian Perlindungan Investasi (IPA) membuktikan tingginya kepercayaan pasar global terhadap arah pembangunan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
Kesepakatan di Brussel, Belgia, Sabtu, 21 November 2026 itu sekaligus mengakhiri hampir satu dekade perundingan dagang kedua pihak.
“Kedua kesepakatan ini memperlihatkan kepercayaan dunia internasional pada kapasitas dan jalan pembangunan yang dipilih pemerintahan Presiden Prabowo. Pasar global melihat adanya kepastian arah, stabilitas, serta keseriusan Indonesia dalam membangun fondasi ekonomi yang berdaya saing,” ujar Juru Bicara Bakom RI, Teguh Santosa, Minggu, 22 November 2026.
Menurut dosen Hubungan Internasional tersebut, capaian di Brussel menjadi bukti keberhasilan pemerintah mendiversifikasi mitra dagang di tengah gejolak geopolitik dan proteksionisme global. Dengan terbukanya akses ke pasar Uni Eropa yang berpenduduk sekitar 450 juta jiwa, pelaku usaha nasional tidak lagi bergantung pada pasar tradisional.
“Dengan terbukanya pasar Uni Eropa secara lebih luas, pelaku usaha nasional tidak lagi bertumpu pada pasar-pasar tradisional saja, tetapi memiliki akses langsung ke kawasan dengan daya beli tinggi dan standar industri yang maju,” jelasnya.
Dokumen IEU-CEPA dan IPA tersebut diteken Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic, disaksikan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
Prosesi didahului komunikasi telepon antara Presiden Prabowo Subianto dan von der Leyen guna mengawal percepatan implementasi perjanjian.
Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, IEU-CEPA memberikan sejumlah keuntungan strategis bagi ekspor dan investasi nasional. Mulai dari bebas bea masuk, komoditas unggulan, hingga payung investasi.
Melalui IEU-CEPA, sebanyak 90,4 persen pos tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa langsung menikmati tarif nol persen saat perjanjian berlaku penuh. Sementara 8,37 persen pos tarif lainnya turun bertahap dalam 3?"15 tahun atau melalui skema kuota tarif (
tariff rate quota).
Perjanjian IPA juga memperkuat kepastian hukum arus modal dua arah guna menarik investasi berkualitas dan transfer teknologi ramah lingkungan untuk menopang hilirisasi dalam negeri.
Saat ini pemerintah mengebut proses ratifikasi dan prosedur hukum domestik agar kesepakatan mulai berlaku efektif (
entry into force) pada 2027 dan segera dirasakan sektor padat karya maupun UMKM.
Teguh mendorong diplomasi ekonomi proaktif semacam ini terus diperluas ke mitra strategis lainnya, sembari mengingatkan pelaku industri domestik untuk membenahi standar mutu dan efisiensi logistik.
“Hal-hal seperti ini mesti dilanjutkan. Konsistensi dalam membuka pintu kerja sama ekonomi yang setara dan saling menguntungkan akan mempercepat transformasi struktur ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi gejolak global,” pungkas Teguh.