Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud (kanan). (Foto: Dok. Pemprov Kaltim)
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengeluhkan penyusutan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga Rp7 triliun akibat berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Rudy mengungkapkan, APBD Kaltim yang sebelumnya mencapai Rp20,1 triliun kini hanya tersisa sekitar Rp13,1 triliun. Kondisi tersebut mempersempit ruang fiskal pemerintah provinsi di tengah tuntutan pembangunan dan pelayanan publik yang tetap harus dipenuhi.
Penurunan TKD ini pun berdampak pada alokasi yang sebelumnya sekitar Rp9,86 triliun kini hanya menjadi Rp3,1 triliun atau berkurang sekitar 69 persen.
Pemprov Kaltim sebenarnya telah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memasang target Rp10 triliun. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya memberikan keleluasaan fiskal bagi pemerintah provinsi.
Pasalnya, melalui skema opsen, sekitar 70 persen penerimaan harus dibagikan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Sementara pemerintah provinsi hanya memperoleh sekitar 30 persen.
"Kondisi ini jelas jadi tantangan bagi kami untuk menjaga pembangunan tetap berjalan di tengah turunnya transfer dari pusat," kata Rudy dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 22 November 2026.
Selain persoalan fiskal, Rudy juga menyoroti ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam Kaltim dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat setempat.
Kaltim dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam utama di Indonesia, mulai dari batu bara, emas, minyak hingga gas bumi. Rudy menyebut hampir 60 persen produksi batu bara nasional berasal dari provinsi tersebut.
Namun, menurutnya, sebagian besar kewenangan perizinan pertambangan berada di tangan pemerintah pusat. Kondisi itu dinilai membatasi ruang pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat dan pengusaha lokal.
Salah satu persoalan yang disorot adalah sulitnya masyarakat memperoleh Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR).
Rudy berpandangan, pemberian ruang lebih besar kepada badan usaha milik daerah (BUMD) dan masyarakat untuk mengelola potensi pertambangan dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memberikan manfaat lebih langsung bagi warga sekitar.
"Sumber daya alam di daerah ini belum bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal, baik oleh masyarakat maupun pengusaha lokal," ujarnya.
Rudy menilai, Kaltim semestinya tidak hanya menjadi daerah penyumbang produksi sumber daya alam nasional, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakatnya.