Berita

Buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Muhammad Riza Chalid. (Foto: Istimewa)

Hukum

MAKI:

Terkenal Licin, Sudah Tepat Tuntutan Hukuman Mati untuk Riza Chalid

MINGGU, 22 NOVEMBER 2026 | 18:54 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membuka opsi tuntutan hukuman mati melalui persidangan in absentia terhadap buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Muhammad Riza Chalid mendapat dukungan dari pegiat antikorupsi serta praktisi hukum.

Sinyal penuntutan maksimal yang disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi di Pontianak, Sabtu 21 November 2026, dinilai sebagai jawaban konkret atas keraguan publik terkait ketegasan korps Adhyaksa dalam menuntaskan skandal yang diduga bernilai ratusan triliun rupiah tersebut.

Dukungan paling kuat salah satunya datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).


Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menegaskan dukungannya secara terbuka dengan langkah Jampidsus Kuntadi sesuai arahan Jaksa Agung untuk menuntaskan kasus Riza Chalid.

"Kalau saya dukung penuh. Kalau Pak Kuntadi berencana itu bagus. Kalau tidak tuntutan hukuman mati, kita capek-capek melakukan sidang in absentia. Dengan sidang in absentia, tingkat kejengkelan kita sangat tinggi," kata Boyamin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 22 November 2026.

Menurut Boyamin, sosok Riza Chalid dikenal licin. Ia disebut berkali-kali mengganti paspor, bahkan pernah masuk ke Indonesia, namun kemudian kembali menghilang.

"Riza Chalid licin, berapa kali paspor ganti. Pernah masuk ke Indonesia. Jadi memang harus sidang in absentia dan tuntutan mati. Saya dukung penuh," kata Boyamin.

Boyamin meminta Kejagung tidak setengah-setengah dalam mengajukan tuntutan terhadap Riza Chalid.

"Kalau saya jangan nanggung. Kalau tuntutan hukuman mati memang seharusnya, karena dia kabur dan merugikan negara sangat fantastis," kata Boyamin.

Boyamin menilai, berlarut-larutnya proses hukum akibat buronnya tersangka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu, kesiapan Kejagung membawa perkara ini ke meja hijau secara in absentia sekaligus menjeratnya dengan pasal pemberatan maksimal disambut positif sebagai terobosan untuk memulihkan rasa keadilan masyarakat.

Boyamin mengingatkan bahwa tuntutan hukuman mati tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus dibarengi dengan perampasan aset.

Menurut Boyamin, UU perampasan aset yang baru berlaku bisa diterapkan, dikaitkan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang, sehingga seluruh harta Riza Chalid bisa dibekukan dan dirampas untuk negara.

"UU kita sekarang bisa diterapkan jika dikaitkan dengan perampasan aset. Dengan UU perampasan aset yang baru berlaku itu bisa dimasukkan, yang sekarang dengan pencucian dan seluruh hartanya dibekukan," kata Boyamin.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya