Berita

Pakar hukum Prof Henry Indraguna. (Foto: Istimewa)

Politik

Prof Henry Indraguna:

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

MINGGU, 22 NOVEMBER 2026 | 14:58 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pembentuk Undang-Undang Perampasan Aset diingatkan tidak terjebak pada euforia kekuasaan semata. Negara harus tetap menghormati hak konstitusional setiap warga negara.

"Dalam pandangan filsafat kontrak sosial, negara lahir untuk melindungi hak kodrati manusia. Hak milik yang diperoleh secara jujur merupakan bagian dari martabat warga yang wajib dijaga," kata pakar hukum Prof Henry Indraguna dalam keterangan tertulisnyanya yang diterima redaksi Minggu 22 November 2026.

Merujuk gagasan filsuf hukum Gustav Radbruch, kata Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula Semarang) ini, sejatinya hukum tidak boleh hanya mengejar kemanfaatan negara dengan mengorbankan keadilan dan kepastian hukum. Jika satu nilai diabaikan, hukum akan kehilangan roh moralnya.


"Pengesahan undang-undang ini adalah langkah maju untuk memulihkan hak rakyat yang dirampok koruptor. Akan tetapi negara tidak boleh bertindak seperti pemburu harta tanpa kendali," kata Henry.

Menurutnya, mekanisme perampasan aset harus tetap tunduk pada prinsip proses hukum yang adil. Aparat wajib membuktikan keterkaitan sebuah aset dengan tindak pidana secara objektif. Beban pembuktian tidak boleh membalikkan asas praduga tak bersalah secara serampangan.

"Jangan sampai semangat mengejar aset kejahatan berubah menjadi kriminalisasi terhadap kekayaan warga negara yang sah dan halal," kata Henry.

Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini juga menyoroti peran Badan Pengawas Perampasan Aset agar benar-benar independen dari intervensi politik.

Pengawasan ketat diperlukan supaya regulasi baru ini berjalan lurus sesuai tujuan awalnya. Pihak ketiga yang beritikad baik pun tetap mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.

"Hukum hadir untuk membatasi kekuasaan, bukan memberi cek kosong bagi aparat untuk bertindak sewenang-wenang," pungkas Henry.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya