Berita

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter. (Foto: Istimewa)

Parlemen

Ahmad Lukman Jupiter:

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Tutup Celah Kebocoran PAD
MINGGU, 22 NOVEMBER 2026 | 06:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penertiban parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, jangan berhenti pada operasi di lapangan. Pembenahan tata kelola, audit juru parkir, hingga digitalisasi transaksi dinilai perlu dilakukan untuk menutup celah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menjadikan operasi penindakan parkir liar sebagai momentum membenahi sistem perparkiran secara menyeluruh.

Jupiter mengapresiasi operasi penertiban yang dilakukan Dishub DKI di kawasan Blok M pada Kamis 19 November 2026.


Namun, kata Jupiter, penindakan harus diikuti pengawasan berkelanjutan. Sehingga, praktik parkir liar tidak kembali muncul setelah petugas meninggalkan lokasi.

"Persoalan parkir liar harus diselesaikan hingga ke akar masalahnya,” kata Jupiter, dikutip dari laman DPRD DKI, Minggu 22 November 2026.

Ia menilai, pembenahan harus mencakup legalitas operator, izin pengelolaan, pengawasan juru parkir, serta transparansi penerimaan retribusi.

Seluruh aspek tersebut perlu diperiksa agar pengelolaan parkir berjalan sesuai aturan. Dishub harus mengaudit seluruh juru parkir di kawasan Blok M.

Pemeriksaan harus memastikan legalitas petugas, keabsahan izin, serta kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran retribusi.

“Penegakan hukum harus konsisten. Jangan hanya memberikan teguran atau melakukan penertiban sementara,” kata Jupiter.

Selain memperkuat pengawasan, Jupiter mendorong modernisasi sistem perparkiran melalui pembayaran nontunai, pemasangan CCTV berbasis kecerdasan buatan (AI), dan pencatatan transaksi yang terintegrasi.

Menurut dia, digitalisasi dapat meningkatkan transparansi karena aktivitas kendaraan dan transaksi parkir lebih mudah dipantau. Sistem tersebut juga diharapkan menekan potensi kebocoran PAD.

“Seluruh kendaraan dan transaksi parkir harus bisa terpantau agar penerimaan daerah lebih transparan,” kata politisi Partai NasDem itu.

Jupiter turut meminta Dishub memperkuat koordinasi dengan Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), aparat penegak hukum, serta instansi terkait lain.

Pengawasan lintas sektor agar penanganan parkir liar tidak berjalan parsial. Evaluasi penertiban harus secara berkala. Dengan begitu, praktik parkir liar tak terjadi lagi setelah operasi petugas selesai.

Blok M, tambah dia, merupakan kawasan strategis Jakarta. Butuhkan sistem perparkiran tertib dan transparan. Masyarakat harus memperoleh kepastian tarif dan nyaman.

“Jangan hanya menertibkan petugas di lapangan. Benahi juga sistem yang memungkinkan parkir liar terus terjadi,”pungkas Jupiter.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya