Berita

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo. (Foto: RMOL)

Politik

KPK Dukung MPR Telusuri Rekam Jejak dan Kekayaan Kandidat Cawapres

MINGGU, 22 NOVEMBER 2026 | 13:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan melakukan verifikasi langsung ke sejumlah lembaga, termasuk KPK, untuk memastikan rekam jejak dan integritas kandidat Wakil Presiden (Wapres).

Dukungan tersebut disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo merespons rencana tim MPR yang akan melakukan verifikasi calon wapres ke sejumlah lembaga, termasuk pengadilan hingga KPK.

"KPK terbuka dan mendukung langkah MPR untuk melakukan verifikasi langsung kepada sejumlah lembaga, termasuk KPK, dalam rangka memastikan rekam jejak dan integritas kandidat calon Wakil Presiden. Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa proses seleksi pejabat publik berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas," kata Budi dalam keterangannya, Minggu, 22 November 2026.


Budi mengatakan, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian dalam proses verifikasi tersebut adalah kepatuhan kandidat dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurutnya, kepatuhan LHKPN tidak hanya diukur dari ketepatan waktu penyampaian laporan, tetapi juga dari kebenaran dan kelengkapan informasi harta kekayaan yang dilaporkan.

"Sebab, LHKPN bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen pencegahan korupsi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara atas kepemilikan harta kekayaannya," jelas Budi.

Ia menambahkan, kepatuhan dalam pelaporan LHKPN dapat menjadi salah satu indikator komitmen seseorang terhadap upaya pencegahan korupsi.

Karena itu, komitmen tersebut harus ditunjukkan secara konsisten, bukan hanya ketika seseorang pertama kali menjabat atau mengikuti proses pencalonan, tetapi juga melalui pelaporan secara periodik setiap tahun selama menduduki jabatan publik.

"KPK berharap, transparansi dan kepatuhan pelaporan LHKPN menjadi bagian dari budaya integritas para penyelenggara negara, sekaligus modal penting dalam membangun kepercayaan publik," pungkas Budi.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya