Berita

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (AMY). (Foto: Dok PKS)

Politik

Kasus Penyadapan Tak Boleh Berhenti pada Pelaku Lapangan

MINGGU, 22 NOVEMBER 2026 | 12:46 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kasus penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit kepada Presiden Prabowo Subianto harus diusut secara transparan, adil, dan profesional. 

Menurut Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (AMY), praktik penyadapan yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara bertentangan dengan prinsip sirotol mustaqim atau jalan yang lurus.

Almuzzammil menyinggung, istilah sirotol mustaqim yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu yang merupakan nilai religius dan sejalan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila serta cita-cita luhur para pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.


"Bagi kami, sirotol mustaqim ini menjadi kompas moral dan upaya percepatan mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera," ujarnya dikutip lewat keterangan resminya, Minggu, 22 November 2026.

Prinsip jalan lurus juga dapat dimaknai sebagai sikap tegak lurus dalam menegakkan mutu, kebenaran, dan keadilan. Karena itu, kasus penyadapan yang mencuat belakangan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

"Kasus penyadapan itu jelas berhadap-hadapan dengan prinsip sirotol mustaqim. Oleh karena itu, dalam pendewasaan politik, hukum, dan demokrasi kita, hal seperti ini tidak boleh terulang," tegasnya.

Almuzzammil meminta pemerintah dan aparat penegak hukum membuka kasus tersebut secara transparan, adil, dan profesional. Ia juga menekankan pentingnya mengusut pihak yang menjadi pengguna atau pemesan penyadapan tersebut.

"Harus diusut siapa user penyadapan itu. Saya membayangkan kalau penyadapan ini lima tahun tidak diketahui, seperti apa negara kita. Karena itu, persoalan ini tidak boleh dianggap main-main dan ke depan tidak boleh terjadi lagi," ungkapnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya