Berita

Pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara Jawa. (Foto: istimewa)

Parlemen

Proyek Giant Sea Wall Jangan Malah Untungkan Bisnis Properti

MINGGU, 22 NOVEMBER 2026 | 11:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara Jawa harus mengutamakan perlindungan masyarakat pesisir, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan lahan pertanian produktif.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Nevi Zuairina, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), yang membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027 serta pembangunan tanggul laut raksasa.

“Pada prinsipnya, kami mendukung upaya pemerintah melindungi kawasan Pantura dari banjir rob dan abrasi. Namun, pembangunan ini jangan sampai justru mengorbankan nelayan, merusak mangrove, menghilangkan sawah produktif, atau membuka ruang reklamasi untuk kepentingan properti komersial,” tegas Nevi dikutip Minggu, 22 November 2026.


Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II tersebut menyoroti desain Segmen 3 Teluk Jakarta yang mencantumkan pembangunan dua pulau buatan seluas sekitar 700 hektare dan shorebase sekitar 300 hektare.

Ia meminta BOPPJ menjelaskan peruntukan daratan baru tersebut sekaligus membuka skema pembiayaan dan investasi secara transparan.

Nevi juga mengkritisi alokasi anggaran BOPPJ tahun 2027 sebesar Rp481,1 miliar. Dari jumlah tersebut, pemberdayaan komunitas pesisir hanya memperoleh Rp7,91 miliar atau 1,64 persen, sementara monitoring dan evaluasi sebesar Rp1,15 miliar.

“Anggaran pemberdayaan masyarakat pesisir harus diperkuat. Nelayan dan pembudidaya tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan yang berlangsung di ruang hidup mereka sendiri,” ujarnya.

Selain itu, Nevi meminta perlindungan kawasan mangrove, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta kepastian pemenuhan persyaratan lingkungan dan pemanfaatan ruang laut sebelum konstruksi dimulai.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi BOPPJ dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah.

“Keberhasilan Giant Sea Wall akan diukur selain dari kokohnya tanggul, juga dari terjaganya ekosistem, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” pungkas Nevi Zuairina.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya