Berita

Ilustrasi AI

Industri

Daerah Penghasil SDA Jangan Cuma Kebagian Dampak Kerusakan

MINGGU, 22 NOVEMBER 2026 | 10:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat menjadi sorotan Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin. 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai penguasaan sektor SDA masih didominasi pihak swasta sehingga negara perlu memperkuat perannya dalam memastikan kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Kekayaan alam kita ini milik negara dan harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan justru porsi terbesarnya dinikmati segelintir pihak swasta atau korporasi. Negara tidak boleh kalah dan hanya menjadi penonton di negeri sendiri," ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 22 November 2026.


Syafruddin menyoroti dinamika pengelolaan sektor energi dan mineral di tanah air, termasuk di daerah pemilihannya di Kalimantan Timur yang kaya akan sumber daya alam.

Menurutnya, selama ini kontribusi sektor SDA terhadap penerimaan negara maupun peningkatan taraf hidup warga di sekitar wilayah operasi tambang dan energi belum berbanding lurus dengan besarnya keuntungan yang dinikmati korporasi swasta.

"Kita mendukung penuh langkah pemerintah untuk menata ulang manajemen pengelolaan SDA agar lebih berkeadilan. Pengawasan terhadap kewajiban royalti, pajak, hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan swasta harus diperketat," tegasnya.

Syafruddin memastikan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal kebijakan kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM agar setiap regulasi di sektor energi, pertambangan, dan lingkungan hidup menempatkan kedaulatan ekonomi negara serta perlindungan hak-hak masyarakat sebagai prioritas utama.

"Jangan sampai daerah penghasil SDA hanya kebagian dampak kerusakan lingkungannya saja, sementara nilai tambah ekonominya lari keluar," tandas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya