Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerimaan tersebut berasal dari empat sektor, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).
Ia merinci kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE yang mencapai Rp46,36 triliun.
Selain PPN PMSE, penerimaan pajak ekonomi digital juga ditopang Pajak SIPP sebesar Rp6,02 triliun, pajak fintech Rp5,5 triliun, serta pajak transaksi aset kripto sebesar Rp2,23 triliun.
Bimo menjelaskan, perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat.
"Untuk merespons perkembangan tersebut, DJP terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital,"kata Bimo dalam keterangan resmi Sabtu, 21 November 2026.
Dari sektor PMSE, DJP sendiri telah menunjuk 280 pelaku usaha sebagai pemungut PPN hingga Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran dengan total Rp46,36 triliun.
Adapun penerimaan pajak dari transaksi aset kripto terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.
Sementara penerimaan pajak dari sektor fintech berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman wajib pajak luar negeri Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri Rp3,24 triliun.
Selanjutnya pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN Rp5,57 triliun.
Bimo menegaskan, penguatan ekosistem perpajakan digital diperlukan agar sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak mampu mengikuti perkembangan model bisnis serta transaksi digital yang semakin beragam.
"Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha," tandasnya.