Berita

Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Finansial

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

SABTU, 21 NOVEMBER 2026 | 10:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. 

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerimaan tersebut berasal dari empat sektor, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).

Ia merinci kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE yang mencapai Rp46,36 triliun.


Selain PPN PMSE, penerimaan pajak ekonomi digital juga ditopang Pajak SIPP sebesar Rp6,02 triliun, pajak fintech Rp5,5 triliun, serta pajak transaksi aset kripto sebesar Rp2,23 triliun.

Bimo menjelaskan, perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat. 

"Untuk merespons perkembangan tersebut, DJP terus  menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital,"kata Bimo dalam keterangan resmi Sabtu, 21 November 2026.

Dari sektor PMSE, DJP sendiri telah menunjuk 280 pelaku usaha sebagai pemungut PPN hingga Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran dengan total Rp46,36 triliun.

Adapun penerimaan pajak dari transaksi aset kripto terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.

Sementara penerimaan pajak dari sektor fintech berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman wajib pajak luar negeri Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri Rp3,24 triliun.

Selanjutnya pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN Rp5,57 triliun.

Bimo menegaskan, penguatan ekosistem perpajakan digital diperlukan agar sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak mampu mengikuti perkembangan model bisnis serta transaksi digital yang semakin beragam.

"Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi   secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem  perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya