Sekum Pengprov Perbakin DKI Jakarta, Dr. Rasminto. (Foto: Dok. Pribadi)
Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) bakal calon Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia (PB Perbakin) periode 2026-2030 disorot menjelang Musyawarah Nasional (Munas) pada 12-13 Desember 2026 mendatang.
Sekretaris Umum Pengprov Perbakin DKI Jakarta, Rasminto mengungkap adanya dugaan pelanggaran aturan organisasi karena susunan personalia TPP yang ditetapkan pengurus pusat berbeda jauh dari hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perbakin 2026.
"Kejanggalan tersebut berpotensi menimbulkan cacat prosedural dalam penyelenggaraan Munas, terutama karena susunan personalia TPP berbeda dari hasil Rakernas Perbakin Tahun 2026," ujar Rasminto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 21 November 2026.
Rasminto membeberkan, Rakernas di Lapangan Tembak Senayan pada 18-19 Juli 2026 lalu telah sah memilih dan menetapkan usulan personalia TPP melalui Berita Acara Rakernas Nomor 002/BA/RAKERNAS-PERBAKIN/VII/2026. Sesuai Pasal 70 angka 9 AD Perbakin Tahun 2025 dan Pasal 70 ayat (1) ART Perbakin, forum tersebut berwenang penuh mengatur tata cara penjaringan dan mengamanatkan Ketua Umum beserta Sekjen PB Perbakin menindaklanjutinya.
Namun, alih-alih menjalankan mandat forum, Sekjen PB Perbakin justru menerbitkan Surat Nomor 846/SEKJEN/PB/X/2026 pada 26 Oktober 2026 yang meminta usulan nama personalia TPP baru dari para Ketua Pengprov dengan tenggat waktu hanya dua hari, yakni 28 Oktober 2026.
Tepat pada hari tenggat pengajuan tersebut, Ketua Umum PB Perbakin langsung menerbitkan SK Nomor 031/SKEP/KU/PB/X/2026 tentang Penetapan TPP dengan komposisi nama yang berbeda dari hasil Rakernas.
"Untuk apa Rakernas diselenggarakan dengan melibatkan seluruh Pengprov, membahas dan menetapkan usulan personalia TPP, jika hasilnya kemudian dikesampingkan tanpa penjelasan? Kewenangan Ketua Umum PB Perbakin menerbitkan SK bukan berarti dapat mengabaikan amanat forum organisasi," tegas Rasminto.
Sekretaris Presidium Sidang Rakernas Perbakin 2026 ini juga menyoroti bagian konsiderans SK penetapan TPP yang sama sekali tidak mencantumkan Berita Acara maupun SK Rakernas Nomor 003/RAKERNAS-PERBAKIN/VII/2026. Langkah ini dinilai melanggar hierarki produk hukum organisasi yang diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 AD Perbakin.
"SK pembentukan TPP seharusnya menjadi instrumen pelaksanaan hasil Rakernas, bukan justru mengesampingkannya. Jika terdapat perubahan personalia, harus dijelaskan dasar hukum, mekanisme, dan pertimbangannya secara transparan. Di sinilah potensi cacat administratif dan prosedural itu muncul," jelasnya.
Menurut Rasminto, pengabaian hak Pengprov di tahap awal ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan bisa memengaruhi peta dukungan kandidat dan mencederai legitimasi Munas.
Ia mendesak Ketua Umum PB Perbakin segera mengevaluasi legalitas dan susunan personalia TPP sebelum tahapan penjaringan berjalan lebih jauh, serta memastikan penyampaian SK TPP ke seluruh Pengprov mematuhi batas waktu minimal 45 hari sebelum Munas sesuai Pasal 70 ayat (3) ART Perbakin.
"Kami tidak sedang memperjuangkan kepentingan figur tertentu, melainkan menegakkan supremasi AD/ART dan menjaga kehormatan organisasi. Kepemimpinan yang sah dan bermartabat harus dilahirkan melalui proses yang sah pula," tutupnya.