Berita

Sekum Pengprov Perbakin DKI Jakarta, Dr. Rasminto. (Foto: Dok. Pribadi)

Hukum

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

SABTU, 21 NOVEMBER 2026 | 10:22 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) bakal calon Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia (PB Perbakin) periode 2026-2030 disorot menjelang Musyawarah Nasional (Munas) pada 12-13 Desember 2026 mendatang.

Sekretaris Umum Pengprov Perbakin DKI Jakarta, Rasminto mengungkap adanya dugaan pelanggaran aturan organisasi karena susunan personalia TPP yang ditetapkan pengurus pusat berbeda jauh dari hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perbakin 2026.

"Kejanggalan tersebut berpotensi menimbulkan cacat prosedural dalam penyelenggaraan Munas, terutama karena susunan personalia TPP berbeda dari hasil Rakernas Perbakin Tahun 2026," ujar Rasminto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 21 November 2026.


Rasminto membeberkan, Rakernas di Lapangan Tembak Senayan pada 18-19 Juli 2026 lalu telah sah memilih dan menetapkan usulan personalia TPP melalui Berita Acara Rakernas Nomor 002/BA/RAKERNAS-PERBAKIN/VII/2026. Sesuai Pasal 70 angka 9 AD Perbakin Tahun 2025 dan Pasal 70 ayat (1) ART Perbakin, forum tersebut berwenang penuh mengatur tata cara penjaringan dan mengamanatkan Ketua Umum beserta Sekjen PB Perbakin menindaklanjutinya.

Namun, alih-alih menjalankan mandat forum, Sekjen PB Perbakin justru menerbitkan Surat Nomor 846/SEKJEN/PB/X/2026 pada 26 Oktober 2026 yang meminta usulan nama personalia TPP baru dari para Ketua Pengprov dengan tenggat waktu hanya dua hari, yakni 28 Oktober 2026.

Tepat pada hari tenggat pengajuan tersebut, Ketua Umum PB Perbakin langsung menerbitkan SK Nomor 031/SKEP/KU/PB/X/2026 tentang Penetapan TPP dengan komposisi nama yang berbeda dari hasil Rakernas.

"Untuk apa Rakernas diselenggarakan dengan melibatkan seluruh Pengprov, membahas dan menetapkan usulan personalia TPP, jika hasilnya kemudian dikesampingkan tanpa penjelasan? Kewenangan Ketua Umum PB Perbakin menerbitkan SK bukan berarti dapat mengabaikan amanat forum organisasi," tegas Rasminto.

Sekretaris Presidium Sidang Rakernas Perbakin 2026 ini juga menyoroti bagian konsiderans SK penetapan TPP yang sama sekali tidak mencantumkan Berita Acara maupun SK Rakernas Nomor 003/RAKERNAS-PERBAKIN/VII/2026. Langkah ini dinilai melanggar hierarki produk hukum organisasi yang diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 AD Perbakin.

"SK pembentukan TPP seharusnya menjadi instrumen pelaksanaan hasil Rakernas, bukan justru mengesampingkannya. Jika terdapat perubahan personalia, harus dijelaskan dasar hukum, mekanisme, dan pertimbangannya secara transparan. Di sinilah potensi cacat administratif dan prosedural itu muncul," jelasnya.

Menurut Rasminto, pengabaian hak Pengprov di tahap awal ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan bisa memengaruhi peta dukungan kandidat dan mencederai legitimasi Munas.

Ia mendesak Ketua Umum PB Perbakin segera mengevaluasi legalitas dan susunan personalia TPP sebelum tahapan penjaringan berjalan lebih jauh, serta memastikan penyampaian SK TPP ke seluruh Pengprov mematuhi batas waktu minimal 45 hari sebelum Munas sesuai Pasal 70 ayat (3) ART Perbakin.

"Kami tidak sedang memperjuangkan kepentingan figur tertentu, melainkan menegakkan supremasi AD/ART dan menjaga kehormatan organisasi. Kepemimpinan yang sah dan bermartabat harus dilahirkan melalui proses yang sah pula," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya