Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Politikus senior PKS, Mulyanto, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera mengusut secara pidana kasus-kasus dugaan manipulasi pasar modal berskala besar dan membawa para pelaku utamanya ke pengadilan apabila ditemukan bukti yang cukup.
Menurutnya, pemberian sanksi administratif saja tidak memadai untuk menangani kejahatan pasar modal yang serius.
“Jangan hanya sibuk melobi MSCI untuk mempertahankan status pasar modal Indonesia. OJK harus membuktikan kesungguhannya melalui penindakan pidana yang tegas. Kepercayaan investor dibangun melalui penegakan hukum, bukan sekadar diplomasi,” tegas Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 20 November 2026.
Ia mengingatkan bahwa MSCI telah menyampaikan secara terbuka kekhawatirannya mengenai praktik perdagangan terkoordinasi dan kurangnya bukti penegakan hukum yang efektif di pasar modal Indonesia. Bahkan, berdasarkan pemberitaan, Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan pihak MSCI di sela-sela KTT ASEAN di Filipina.
Dalam pertemuan tersebut, MSCI dilaporkan menjelaskan soal penegakan hukum ini langsung kepada Presiden.
“Apalagi MSCI sebelumnya telah menegaskan bahwa kekurangan utama reformasi pasar modal kita adalah aspek penegakan hukum. Jadi, yang dibutuhkan sekarang bukan lagi sekadar komitmen, tetapi tindakan konkret,” ujarnya.
Mantan anggota DPR RI periode 2019–2024 ini menegaskan bahwa UU terkait telah menyediakan instrumen pidana untuk menindak manipulasi pasar. OJK juga memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan membiarkan dugaan kejahatan pasar modal yang serius hanya berakhir dengan denda administratif apabila unsur pidananya terbukti.
"Instrumen hukumnya tersedia. Kewenangan penyidikannya juga ada. Yang sekarang diuji adalah kesungguhan dan keberanian OJK menggunakan kewenangan tersebut secara konsisten,” tutur Mulyanto.
Lanjut dia, OJK perlu menjelaskan mengapa perkara tertentu cukup dikenakan denda administratif, sementara perkara lainnya diproses secara pidana.
"Jangan sampai muncul kesan bahwa pelanggaran kecil dipidanakan, sementara manipulasi berskala besar cukup diselesaikan dengan membayar denda. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Mulyanto meminta penindakan tidak berhenti pada pelaku transaksi di lapangan. OJK harus menelusuri pihak yang mengendalikan, membiayai, dan menikmati keuntungan dari praktik manipulasi pasar, termasuk pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner yang terkait.
"Kalau hanya operator yang ditindak, sementara aktor intelektual dan pemodal utamanya tetap bebas, maka praktik manipulasi akan terus berulang. Reformasi pasar modal harus mampu membongkar jaringan dan memutus praktik tersebut hingga ke akarnya,” ujarnya.
Mulyanto menegaskan bahwa momentum evaluasi MSCI harus dimanfaatkan untuk membenahi pasar modal secara struktural, bukan sekadar memenuhi persyaratan lembaga penyedia indeks global. Transparansi kepemilikan, independensi pengawasan, akuntabilitas regulator, dan konsistensi penegakan hukum harus menjadi prioritas.
"Jangan sampai negara begitu serius melobi MSCI, tetapi tidak cukup serius menindak pelaku manipulasi pasar di dalam negeri. Yang kita butuhkan bukan hanya pengakuan MSCI, melainkan pasar modal yang bersih, adil, dan terpercaya. MSCI boleh menilai bursa kita, tetapi negara sendirilah yang wajib menjamin integritasnya,” pungkas Mulyanto.