ADA satu hal yang harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia: ketika kepentingan besar mulai terusik, perlawanan tidak selalu datang secara terbuka. Terkadang ia hadir melalui perang opini, pembentukan persepsi, penggiringan isu, serangan politik, hingga upaya meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berusaha melakukan pembenahan.
Hari ini, kita sedang menyaksikan dinamika politik yang tidak bisa dipandang sebagai peristiwa-peristiwa terpisah begitu saja.
Polemik yang menyeret nama Sufmi Dasco Ahmad dengan isu judi online, kontroversi yang dikaitkan dengan Hasyim mengenai pemindahan badak, perdebatan tentang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, serta berbagai isu yang terus diarahkan kepada lingkaran kekuasaan, menjadi bagian dari pusaran pertarungan opini politik nasional.
Pertanyaannya sederhana: mengapa berbagai tekanan dan kontroversi ini semakin mengemuka ketika agenda penertiban dan pemberantasan berbagai praktik yang merugikan negara juga semakin menjadi perhatian publik?
Apakah ini sekadar kebetulan politik, atau ada pertarungan kepentingan yang jauh lebih besar di belakangnya? Saya menyebut fenomena ini sebagai potensi serangan balik kaum serakahnomics.
Oligarki Tidak akan Diam
Kita harus memahami bahwa oligarki bukan sekadar orang kaya. Oligarki adalah jaringan kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang berpotensi menggunakan pengaruh politik, modal, akses birokrasi, serta kekuatan informasi untuk mempertahankan dominasi.
Ketika praktik-praktik yang selama ini menguntungkan kelompok tertentu mulai disentuh, tentu akan ada kepentingan yang merasa terancam.
Agenda pemberantasan mafia ekonomi, penertiban tambang ilegal, penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan, dan upaya meminta pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan hutan bukan perkara kecil.
Di sektor kehutanan, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus menjadi perhatian serius. Perusahaan mana pun yang terbukti melanggar hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak boleh ada perusahaan yang kebal hukum hanya karena memiliki modal besar, jaringan politik, atau kedekatan dengan kekuasaan.
Jika ada petinggi perusahaan yang mengundurkan diri di tengah meningkatnya tekanan hukum, hal tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan tidak berhenti pada pergantian jabatan. Negara tidak boleh kalah oleh kekuatan modal.
Perang Opini
Dalam pertarungan politik modern, menjatuhkan pemerintahan tidak selalu dilakukan melalui konfrontasi langsung. Membangun ketidakpercayaan publik juga dapat menjadi instrumen tekanan politik.
Isu demi isu dapat berkembang menjadi badai persepsi. Nama tokoh dibawa ke ruang publik, persoalan hukum dicampur dengan spekulasi politik, dan setiap kebijakan pemerintah dijadikan bahan untuk membangun kesan bahwa negara sedang mengalami kegagalan.
Kita harus kritis. Jika ada dugaan pelanggaran hukum, silakan diproses. Jika ada pejabat yang bersalah, silakan diperiksa. Tidak boleh ada perlindungan politik terhadap siapa pun.
Namun, jangan pula membiarkan tuduhan yang belum terbukti menjadi alat untuk menghancurkan reputasi seseorang atau melemahkan institusi negara.
Keadilan harus berlaku dua arah. Tidak boleh ada yang kebal hukum, tetapi tidak boleh pula ada yang sengaja dikorbankan oleh perang opini.
Perampasan Aset dan Pemberantasan Mafia
Salah satu persoalan paling penting dalam perjuangan melawan korupsi adalah pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara.
Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi tempat yang nyaman bagi para pencuri uang rakyat. Kekayaan negara yang dirampas melalui korupsi, kejahatan ekonomi, dan praktik ilegal harus dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang kuat.
Karena itu, perdebatan mengenai RUU Perampasan Aset harus dikawal masyarakat. Jangan sampai semangat pemberantasan korupsi hanya menjadi slogan politik. Jangan sampai rakyat terus mendengar janji pemberantasan mafia, sementara aset hasil kejahatan sulit dikembalikan.
Kita membutuhkan regulasi yang efektif, transparan, menghormati hak asasi manusia, menjamin proses peradilan yang adil, dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
Siapa pun yang menolak transparansi dan akuntabilitas harus siap menjelaskan sikapnya kepada publik.
Jangan Biarkan Agenda Prabowo Dikepung Mafia
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar. Rakyat menaruh harapan terhadap keberanian pemerintah dalam membenahi tata kelola negara, mempersempit ruang gerak mafia ekonomi, menindak korupsi, serta mengembalikan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat.
Tetapi harapan itu tidak akan terwujud apabila pemerintah justru sibuk menghadapi pertarungan internal, saling curiga, dan konflik kepentingan yang tidak produktif.
Dinamika mengenai Dasco, Gibran, dan berbagai figur politik nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan agenda utama negara.
Kita tidak sedang membangun negara untuk kepentingan satu tokoh atau satu kelompok. Kita sedang memperjuangkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Relawan Prabowo tidak boleh kehilangan orientasi. Dukungan kepada Presiden bukan berarti memberikan cek kosong kepada seluruh pejabat. Justru dukungan yang benar adalah keberanian mengingatkan, mengawasi, dan memastikan pemerintah tetap berada di jalur kepentingan rakyat.
Rakyat Harus Bersatu
Saya mengajak seluruh relawan Prabowo, aktivis kebangsaan, mahasiswa, organisasi masyarakat, tokoh daerah, dan seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terprovokasi.
Jangan terpancing untuk saling menyerang. Jangan menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Jangan menjadikan perbedaan pandangan sebagai alasan untuk memecah persatuan nasional.
Sebaliknya, bangun kekuatan masyarakat sipil yang terorganisasi, berani, cerdas, dan konstitusional.
Kawal kasus karhutla. Awasi tambang ilegal. Desak transparansi penegakan hukum. Kawal pembahasan RUU Perampasan Aset. Minta pertanggungjawaban pejabat publik. Bongkar praktik mafia melalui data, investigasi, laporan resmi, dan jalur hukum.
Jika benar ada kekuatan oligarki yang berusaha menggagalkan agenda pembenahan negara, maka jawabannya bukan dengan kebencian, melainkan dengan konsolidasi rakyat dan keberanian menegakkan hukum. Kita tidak boleh membiarkan negara disandera oleh kepentingan segelintir orang.
Perjuangan Bela Negara
Saya ingin menegaskan satu hal: membela agenda baik pemerintahan Prabowo bukan berarti membela setiap individu di dalam kekuasaan. Tidak ada pejabat yang lebih besar daripada negara. Tidak ada pengusaha yang lebih berkuasa daripada hukum. Tidak ada oligarki yang boleh berdiri di atas kedaulatan rakyat.
Apabila ada pejabat yang melakukan pelanggaran, tindak. Apabila ada pengusaha yang merampas kekayaan negara, proses. Apabila ada aparat yang melindungi praktik ilegal, usut. Apabila ada jaringan mafia yang mengendalikan sumber daya alam, bongkar melalui mekanisme hukum.
Jangan Tebang Pilih!
Kepada kaum serakahnomics, kepada para pemburu rente, kepada mafia ekonomi, dan kepada siapa pun yang merasa dapat mempermainkan negara dengan kekuatan uang dan pengaruh politik: Indonesia bukan milik kalian!
Hutan bukan milik mafia. Tambang bukan milik jaringan ilegal. Anggaran negara bukan bancakan kekuasaan. Kekayaan alam adalah amanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Rakyat harus bangkit. Relawan harus bersatu. Aktivis harus bergerak. Pemerintah harus berani. Hukum harus berdiri tegak.
Jangan biarkan serangan kepentingan mengubur agenda pembenahan bangsa. Jangan biarkan perang opini memecah persatuan rakyat. Dan jangan pernah memberikan ruang bagi kaum serakahnomics untuk kembali menjadikan negara sebagai ladang keuntungan pribadi.
Lawan oligarki dengan persatuan. Lawan mafia dengan hukum. Lawan korupsi dengan keberanian. Selamatkan Indonesia dengan kekuatan rakyat! Indonesia harus menang, bukan oligarki!
Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia