Berita

Ilustrasi

Politik

Wakil Presiden Ideal Harus Jadi Pemersatu, Bukan Sumber Perpecahan

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 09:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dinamika mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden perlu disikapi dengan mengutamakan konstitusi dan kepentingan nasional. Presiden dinilai perlu memiliki keleluasaan menentukan pendamping tanpa tekanan atau intervensi kepentingan politik tertentu.

Pandangan tersebut disampaikan Inisiator QUTB GLOBAL, Hery Haryanto Azumi. Menurutnya, keputusan terkait posisi Wakil Presiden tidak semestinya menjadi ajang perebutan pengaruh maupun ambisi kekuasaan kelompok tertentu.

“Presiden harus diberikan kebebasan untuk berpikir dan mengambil keputusan secara objektif tanpa tekanan dan intervensi dari pihak mana pun. Keputusan mengenai masa depan kepemimpinan nasional tidak boleh disandera oleh kepentingan kelompok, kalkulasi politik, apalagi ambisi kekuasaan individu. Kepentingan bangsa harus menjadi pertimbangan tertinggi,” tegas Hery, dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis 19 November 2026.


Ia menilai, keputusan strategis mengenai pendamping Presiden harus mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dan kepentingan Indonesia dalam jangka panjang. Hery juga mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Karena itu, seluruh pihak perlu menghormati ketentuan konstitusi dan tidak mendahului proses yang berlaku.

Selain mekanisme pengisian jabatan, Hery menyoroti pentingnya kualitas figur yang mendampingi Presiden. Menurutnya, Wakil Presiden harus memiliki kapasitas kenegarawanan, kemampuan berkomunikasi lintas kelompok, serta penerimaan sosial dan politik yang luas.

“Figur yang mendampingi Presiden haruslah sosok yang memiliki kapasitas kenegarawanan, mampu diterima secara luas, dan menjadi jembatan bagi berbagai kekuatan politik serta elemen masyarakat. Wakil Presiden harus menjadi figur pemersatu, bukan sosok yang menghadirkan resistensi atau memperbesar penolakan dari kelompok-kelompok lain,” ujarnya.

Ia menegaskan, jabatan Wakil Presiden merupakan amanah konstitusional untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, dan mendukung pembangunan, bukan sarana memenuhi ambisi pribadi maupun kelompok.

“Indonesia tidak kekurangan tokoh dan figur potensial. Namun, yang paling dibutuhkan saat ini adalah sosok yang memiliki kebesaran jiwa, kapasitas kepemimpinan, kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok, serta komitmen kuat terhadap kepentingan rakyat. Jangan sampai jabatan Wakil Presiden justru menjadi arena perebutan pengaruh dan ambisi kekuasaan,” tambahnya.

Dinamika politik nasional pun perlu diarahkan untuk memperkuat persatuan. Menurutnya, perbedaan pandangan di antara kekuatan politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat sipil semestinya dikelola melalui dialog dan mekanisme demokrasi.

Agenda pembangunan melalui Asta Cita membutuhkan kepemimpinan yang solid serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Asta Cita tidak boleh berhenti sebagai agenda pemerintahan, tetapi harus menjadi cita-cita bersama yang diperjuangkan melalui persatuan dan kolaborasi nasional. Kita membutuhkan stabilitas politik yang memungkinkan pemerintah bekerja efektif, sekaligus memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dinamika politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus tetap berjalan dalam koridor konstitusi dan semangat kebangsaan.

“Berikan Presiden ruang untuk mengambil keputusan terbaik. Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang mampu memperkuat Presiden, merekatkan bangsa, dan bekerja untuk rakyat, bukan figur yang dibebani ambisi kekuasaan,” tutup Hery.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya