Berita

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. (Foto: Istimewa)

Politik

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 00:25 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Keputusan mendadak DPR yang menghentikan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) usai menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres sangat janggal.

Demikian penegasan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad melalui tayangan YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Kamis 19 November 2026.

Menurut Abraham, perubahan sikap DPR yang begitu cepat setelah surat pengunduran diri dikirimkan patut dicermati secara kritis.? 


"Ketika Gibran mengajukan surat pengunduran diri yang disampaikan langsung ke MPR dan juga ke Pak Prabowo sebagai Presiden, kok tiba-tiba teman-teman di DPR membatalkan, tidak melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat dan menerima surat pengunduran diri Gibran," kata Abraham.

"Oleh karena itu menurut saya ini ada sesuatu yang tidak wajar," sambungnya.

Ketidakwajaran yang dimaksud Abraham  berkaitan erat dengan konsekuensi dari dihentikannya Hak Menyatakan Pendapat tersebut. 

Padahal, kata Abraham, Hak Menyatakan Pendapat pada akhirnya akan bermuara pada mekanisme pemakzulan Gibran.

Namun sayangnya jalan Hak Menyatakan Pendapat teesebut tertutup setelah surat pengunduran diri Gibran diterima begitu saja.?

Selain menyoroti proses di DPR, Abraham juga membandingkan peristiwa pengunduran diri Gibran dengan peristiwa serupa yang pernah terjadi sebelumnya. 

Abraham menyebut nama Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pembanding untuk melihat perbedaan konteks di balik mundurnya seorang pemimpin.?

"Saya lihat pengunduran diri Gibran ini beda dengan pengunduran dirinya Gus Dur atau Pak Harto," kata Abraham.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya