Berita

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah. (Foto: Dok. Pribadi)

Parlemen

Gus Falah: Wacana Polisi Khusus Pengadilan Baiknya Tunggu UU Jabatan Hakim

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 06:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Wacana pembentukan polisi khusus di lingkungan pengadilan sebagaimana diusulkan Polri dan Komisi Yudisial (KY) sebaiknya menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim.

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah mengatakan, UU Jabatan Hakim penting sebagai payung hukum agar terdapat aturan eksplisit yang membatasi kewenangan aparat. Dengan begitu, polisi dapat fokus menjalankan fungsi pengamanan tanpa mencampuri proses peradilan.

Ia mengingatkan, prinsip independensi hakim merupakan amanat mutlak yang dijamin dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.


"UU Jabatan Hakim penting menguatkan peran Polri dalam menjaga keamanan karena UU ini mengatur keamanan hakim dan keluarganya," ujar Gus Falah dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 November 2026.

Politikus PDIP itu menambahkan, kritik serta masukan dari berbagai elemen masyarakat yang menolak wacana tersebut patut dihargai. Pasalnya, kekhawatiran publik berkaitan langsung dengan jaminan kemandirian dan kebebasan hakim dalam memutus perkara.

Melalui regulasi dalam UU Jabatan Hakim nantinya, lanjut dia, posisi dan batasan tugas Polri di lingkungan peradilan dapat dirumuskan secara jelas dan terukur.

"Dengan begitu, potensi abuse of power dapat terhindarkan, di sisi lain keselamatan dan keamanan hakim dan keluarga terjaga dengan tepat dan baik," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya