Bupati Kupang, Yosef Lede. (Foto: Istimewa)
TULISAN ini terkait dugaan pemerkosaan mahasiswi oleh Bupati Kupang, Yosef Lede. Informasi terkini, rumah dinas yang menjadi lokasi pemerkosaan disegel mahasiswa. Kemudian, si Bupati diminta keluar. Hal mengejutkan polisi justru menunda pemeriksaan kader Gerindra itu.
Kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi berinisial RWM (21) menyeret Bupati Kupang Yosef Lede memang belum menemukan ujung. Per 18 November 2026, Yosef masih berstatus terlapor. Belum tersangka. Perkara masih berada pada tahap penyelidikan Ditres PPA dan PPO Polda NTT.
Laporan bernomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT masuk 12 November. Peristiwa dilaporkan terjadi pada 11 November malam di rumah dinas bupati, Jalan RA Kartini, Kelapa Lima. RWM mengaku diajak dengan iming-iming pekerjaan oleh perempuan berinisial EK dan LS. Korban mengalami dugaan pemerkosaan dua kali. Usai digitukan, sang Bupati menyelipkan uang Rp3 juta ke tas korban.
Polisi sudah memeriksa enam saksi, melakukan olah TKP, menemukan celana korban sebagai barang bukti, dan menerima hasil
visum et repertum pada 16 November. Kapolda NTT Irjen Reza Arief Dewanto berjanji kasus ini maju terus, membentuk tim khusus, dan memastikan tidak ada intervensi.
Namun, adegan paling mengundang tanda tanya terjadi pada jadwal pemeriksaan Yosef. Semula dijadwalkan Rabu, 18 November, pemeriksaan ditunda atas permintaan kuasa hukumnya karena ada agenda sidang DPRD Kabupaten Kupang selama tiga hari, 18?"20 November.
Pemeriksaan kemudian disepakati Sabtu, 21 November. Permohonan izin pemeriksaan pejabat melalui Bareskrim Polri kepada Mendagri juga sedang diproses.
Iya deh. Padahal, jarang-jarang Bupati ikut rapat bersama DPRD. Tiga hari lagi. Biasanya, Sekda atau Wakil Bupati mewakili. Kita ikuti apa maunya si Bupati ini.
Mau tidak mau polisi pun ikut maunya si Yosef. Ini bupati atau pengantin kerajaan yang harus memesan jadwal sebelum bertemu? Jangan-jangan penyidik perlu mengirim undangan lengkap dengan bunga, kue tart, dan surat cinta agar pemeriksaan tidak bentrok dengan agenda lain.
Sementara itu, mahasiswa sudah kehilangan kesabaran. Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARAAB) bersama belasan organisasi, termasuk GMKI, HMI, PMKRI, GMNI, dan BEM, menggelar demonstrasi di Mapolda NTT pada 16 November. Malamnya, mereka menyegel rumah dinas bupati dan menuntut Yosef keluar dari tempat tersebut.
Pada 18 November, mahasiswa kembali mendatangi Polda NTT mempertanyakan penundaan pemeriksaan. Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang (Permaskku) memberikan ultimatum 1x24 jam kepada DPRD agar membentuk Pansus atau menggunakan hak angket. Jika tidak, mereka mengancam menduduki kantor DPRD.
Lalu DPRD bagaimana? Sampai Rabu sore, belum ada sikap resmi. Mahasiswa menilai wakil rakyat diam dan mengkhianati amanah masyarakat. Gedung DPRD seperti sedang menjalani mati suri berjamaah. Mikrofon tersedia, kursi empuk, anggaran rapat ada, tetapi keberanian politik entah sedang disimpan di lemari pendingin.
Padahal DPRD memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Pansus bisa mengawasi tata kelola rumah dinas dan penggunaan fasilitas negara. Bukan mengadili perkara pidana, sebab itu urusan polisi dan pengadilan.
Jika Yosef kelak menjadi terdakwa dalam perkara dengan ancaman lima tahun atau lebih yang memenuhi ketentuan Pasal 83 UU Pemda sebagaimana dimaknai MK, pemberhentian sementara dapat berlaku. Pasal 6 huruf c UU TPKS memiliki ancaman maksimal 12 tahun. Gerindra juga menyatakan siap memecatnya jika terbukti bersalah.
Rumah dinas sudah disegel, mahasiswa sudah berteriak, polisi sudah mengumpulkan bukti. Sekarang semua mata tertuju pada Sabtu, 21 November. Kita belum boleh memvonis siapa pun. Tetapi keadilan juga jangan disuruh antre terlalu lama. Jabatan itu amanah, bukan kondom politik. Jangan sampai rumah dinas lebih cepat disegel dari keberanian menyelesaikan perkara!
Rosadi Jamani
Akademisi