Berita

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid. (Foto: YouTube Abraham Samad SPEAK UP)

Politik

Prof. Ryaas Rasyid:

Mundur Jadi Cara Gibran Lolos dari Jerat Hukum

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 05:22 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden bukanlah cerminan sikap negarawan, melainkan upaya menyelamatkan diri dari jerat hukum.

Demikian pandangan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid melalui tayangan YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Kamis 19 November 2026.

Prof. Ryaas menegaskan bahwa Gibran telah menipu rakyat Indonesia karena maju dalam kontestasi Pilpres 2024 dengan dokumen yang tidak sah. 


Mantan Menteri Otonomi Daerah ini menilsi sejak Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan, kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden sudah batal demi hukum. Menurutnya, Gibran tidak memenuhi syarat konstitusional karena tidak memiliki ijazah setara SMA.

“Putusan MK dan MA itu final dan mengikat. Secara konstitusional, kedudukan Gibran sudah tidak sah. Dia tidak memenuhi syarat. Jadi kalau orang tidak memenuhi syarat, tidak perlu mundur, karena dia sudah batal dengan sendirinya,” kata Prof. Ryaas.

Ia membedakan kasus Gibran dengan mundurnya Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Presiden ke-2 RI Soeharto. Menurutnya, Gus Dur dan Soeharto mundur karena kebijakan politik, bukan karena melanggar persyaratan konstitusi. 

“Gus Dur terpilih secara sah, tidak melanggar persyaratan. Dia dimakzulkan karena kebijakan. Beda dengan Gibran yang memang tidak pernah memenuhi syarat,” kata Prof. Ryaas.

Di sisi lain, Prof. Ryaas menyoroti kelambanan DPR dan MPR dalam merespons putusan MK dan MA. Ia menilai DPR seharusnya segera melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran, bukan menerima pengunduran dirinya begitu saja.

“DPR itu terlalu lambat mengambil keputusan. Sudah nyata-nyata MA dan MK membatalkan, seharusnya MPR segera mengambil keputusan. Tapi MPR diam saja. Ini yang tidak dilakukan oleh MPR,” kata Prof. Ryaas.

Ia menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran tidak menghapus status ketidakabsahannya. 

“Kalau dia mundur begitu saja dan diterima, berarti dia mundur secara terhormat. Dia masih punya hak menerima pensiun, hak mendapat pengawalan. Beda kalau dia dimakzulkan, seluruh fasilitas negara dihentikan otomatis,” pungkas Prof. Ryaas.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya