Berita

Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Istimewa)

Hukum

LSP Tak Mungkin Menyadap Presiden Prabowo untuk Dirinya Sendiri

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 02:40 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid buka suara soal kasus penyadapan yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Prof. Ryaas menolak kesimpulan bahwa LSP adalah satu-satunya pengguna hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tidak masuk akal jika LSP menyadap Presiden tanpa kepentingan politik.

“Sigit tidak punya ambisi politik. Dia tidak akan bisa jadi presiden. Jadi tidak mungkin dia menyadap presiden untuk dirinya sendiri. Pasti ada orang di atasnya. Dan orang itu tidak mungkin selain Jokowi,” kata  Prof. Ryaas Rasyid melalui YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Kamis 19 November 2026. 


Ia menilai pernyataan Kapolri yang menyebut LSP sebagai satu-satunya pengguna adalah bentuk pengkhianatan terhadap upaya membuka kebenaran. 

“Berhenti pada Listyo itu adalah pengkhianatan. Publik tidak bisa dipengaruhi dengan pernyataan itu. Publik punya logika sendiri,” kata Prof. Ryaas.

Menurut Prof. Ryaas, hubungan kekuasaan dan pengaruh politik yang tersisa dari pemerintahan sebelumnya menjadi salah satu hal yang harus ditelusuri. Ia menilai hanya Jokowi yang memiliki pengaruh cukup kuat untuk menggerakkan LSP.

“Yang bisa memerintah Listyo karena ada jasa dan sisa-sisa pengaruh, itu hanya Jokowi. Nggak mungkin orang lain. Siapa yang lain?” kata Prof. Ryaas.

Bagi Prof. Ryaas, persoalan ini bukan hanya menyangkut mantan Kapolri, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran mengenai dugaan operasi penyadapan yang menyeret institusi negara dan lingkaran kekuasaan.

Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menutup perkara dengan membatasi pertanggungjawaban hanya kepada satu orang, sementara kemungkinan adanya aktor lain belum diperiksa secara terbuka.

“Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini berhak untuk mengetahui kebenaran. Jadi jangan sampai ada yang mengkhianati kebenaran,” kata Prof. Ryaas.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya