Berita

Mikael Azedo Harwito. (Foto: Istimewa)

Opini Pakar

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | 00:36 WIB

TUNTUTAN agar negara melaksanakan kewajibannya sebagai penjamin kehidupan yang sejahtera dan makmur merupakan ikhtiar bersama seluruh warga negara. 

Tuntutan tersebut tidak muncul begitu saja, tanpa memiliki dasar filosofis yang kuat. Dalam salah satu teori terbentuknya negara, kita mengenal teori kontrak sosial, yakni ketika warga negara bersepakat untuk menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah maka negara wajib memberikan jaminan keamanan, ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi hak-hak dasar seluruh warga negara tanpa terkecuali. 

Oleh karena itu, negara dibentuk untuk melindungi warga negara, bukan warga negara dibentuk untuk melayani kepentingan negara. Artinya, negara memperoleh legitimasi kekuasaan dari kesediaan masyarakat untuk hidup dalam suatu sistem pemerintahan yang menjamin hak-hak mereka. Gagasan ini memiliki landasan kuat dalam pemikiran tiga tokoh utama teori kontrak sosial, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau.


Thomas Hobbes berpandangan bahwa negara diperlukan untuk mengakhiri keadaan tanpa kepastian dan menjamin keamanan manusia. John Locke menegaskan bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Sementara itu, Jean-Jacques Rousseau menempatkan kehendak bersama rakyat sebagai dasar kekuasaan negara. Ketiga pemikiran tersebut memiliki satu titik temu, kekuasaan negara bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Kekuasaan diberikan oleh masyarakat agar negara menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan warga negara.

Hal tersebut sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, khususnya tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan demikian, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) bukan sekadar visi besar di atas kertas kerja pemerintah melainkan alasan utama sebuah mengapa negara itu dibentuk. 

Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana komitmen tersebut diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan? Bagaimana negara memastikan bahwa janji untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat tidak berhenti sebagai rumusan konstitusi dan dokumen kebijakan? 

Di sinilah Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu ditempatkan sebagai arah kebijakan untuk memenuhi kewajiban negara sebagai pemangku kewajiban dalam memenuhi hak asasi warga negara.

Asta Cita: Menempatkan HAM sebagai Tanggung Jawab Negara

Poin pertama Asta Cita secara tegas menempatkan HAM sebagai agenda utama pemerintahan yaitu, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Menempatkan HAM dalam poin pertama bukan tanpa alasan. Pembangunan ekonomi, pertumbuhan investasi, pembangunan infrastruktur, swasembada pangan, dan penguatan industri pada akhirnya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk warga negara. 

Kemajuan negara tidak cukup diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi atau banyaknya proyek pembangunan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil. Apa artinya pertumbuhan ekonomi apabila masih ada masyarakat yang kesulitan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan? Apa artinya pembangunan infrastruktur apabila masyarakat kehilangan akses terhadap tempat tinggal dan sumber penghidupannya tanpa perlindungan yang memadai? Apa artinya stabilitas keamanan apabila warga negara tidak memiliki kebebasan menyampaikan pendapat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merefleksikan bahwa HAM tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan. HAM harus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, menyusun program, mengalokasikan anggaran, hingga mengukur keberhasilan pemerintahan. 

Oleh karena itu, Asta Cita seharusnya tidak dipahami sebagai delapan agenda yang berjalan sendiri-sendiri. Kedelapan misi tersebut memiliki hubungan erat dengan tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM.  

Misalnya Asta cita ketiga tentang kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Kemandirian pangan merupakan salah satu instrumen negara dalam memenuhi hak atas penghidupan yang layak, hak atas kesehatan dan hak atas kesejahteraan. Sejauh mana kemandirian itu sudah dilaksanakan? Secara nasional produksi beras nasional pada tahun 2025 sebesar 34,69 juta ton, dan per september 2026 cadangan beras pemerintah mencapai 4,61 juta ton. 

Namun demikian, dari perspektif kemandirian pangan yang berbasis HAM perlu dilihat kembali. Ada tiga aspek yang perlu dilihat sebagai parameter. 

Pertama, kemandirian produksi untuk mengukur kemampuan negara untuk memproduksi kebutuhan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Kedua, keadilan akses pangan untuk mengukur apakah seluruh masyarakat sudah memperoleh pangan yang, cukup, bergizi dan terjangkau. Ketiga, kesejahteraan dan martabat manusia untuk mengetahui apakah petani sudah sejahtera, masyarakat terbebas dari kelaparan dan anak-anak tumbuh sehat.

Faktanya apabila dilihat dari aspek pemerataan, keberlanjutan dan akses terhadap pangan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2025 menunjukan prevalensi penduduk yang mengalami kerawanan sedang atau berat mencapai 4,00 persen dan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mencapai 7,89 persen. 

Artinya meskipun ketersediaan pangan nasional semakin baik, masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh pangan yang memadai. Oleh karena itu, negara tidak boleh hanya mengukur keberhasilan kemandirian pangan berdasarkan kuantitas beras yang berhasil diproduksi tetapi juga mengukur berapa banyak rakyat yang hak atas pangannya terpenuhi. 

Selanjutnya Asta Cita keempat, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul. Asta Cita ini berkaitan dengan hak atas pendidikan dan kesehatan. Dalam perspektif HAM, pendidikan dan kesehatan harus diukur dari sejauh mana setiap warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi. Negara harus memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan karena keterbatasan geografis dan ketidakmampuan ekonomi. 

Prinsip yang harus menjadi acuan dalam perspektif HAM adalah pendidikan dan Kesehatan bukan hanya instrumen untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, melainkan instrumen pemenuhan Hak Asasi Warga negara untuk meningkatkan martabatnya sebagai manusia dan mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup dengan sehat dan berkualitas. Pertanyaan reflektifnya adalah sejauh mana hal tersebut sudah direalisasikan.

Salah contoh konkretnya adalah dengan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai instrumen pemerataan pendidikan yang sudah menjangkau 131 kabupaten/kota dengan jumlah unit yang sudah dibangun sebanyak 265 Sekolah Rakyat dan 45.000 anak jalanan sudah kembali bersekolah, selain itu pengembangan penggunaan papan interaktif digital dalam proses pembelajaran yang sepanjang tahun 2025 dan tahun 2026 sudah mendistribusikan 288.865 unit perangkat papan interaktif digital. 

Dari instrumen pemenuhan hak atas kesehatan, berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan sampai dengan bulan Oktober 2026 sudah lebih dari 105 juta penduduk telah mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) atau sekitar 80,6 persen dari target tahunan 130,34 juta peserta. Kebijakan ini menunjukan salah satu transformasi orientasi pelayanan kesehatan dari mengobati penyakit menjadi memperkuat pencegahan dan deteksi dini. Demikian juga dengan penguatan terhadap Jaminan Kesehatan Nasional, sejauh ini pemerintah telah menanggung secara penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu. 

Makan Bergizi Gratis (MBG) juga merupakan salah satu intervensi yang paling menonjol sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi tugasnya sebagai pemangku kewajiban dalam memenuhi Hak Asasi warga negara. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 62,45 juta orang. Program ini sudah memberikan jawaban terhadap kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara dan generasi penerus bangsa Indonesia terhadap pangan, kesehatan, hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta hak untuk memperoleh pendidikan secara optimal. Jadi, dalam program ini negara tidak hanya memberikan pendidikan kepada anak, tetapi juga memenuhi kebutuhan gizi yang menjadi salah satu syarat penting dalam perkembangan fisik dan kognitif. 

Kementerian HAM dan Peran Mewujudkan Komitmen Presiden

Pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah penting untuk memperkuat tanggung jawab negara dalam bidang HAM. Kehadiran kementerian tersendiri menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pengarusutamaan HAM dalam penyelenggaraan negara. Namun, keberhasilan pembentukan kementerian tidak hanya diukur dari keberadaan organisasi, jumlah program, atau banyaknya kegiatan sosialisasi. Ukuran keberhasilannya harus dilihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam konteks tersebut, terdapat dua pekerjaan penting yang saat ini sudah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian HAM.

Pertama, menjadikan HAM sebagai bagian dari cara kerja pemerintahan. Gagasan utama yang perlu dipahami adalah HAM tidak hanya menjadi urusan kementrian HAM, HAM harus menjadi bagian dari proses pemerintah dalam merumuskan kebijakan, menyusun regulasi mengalokasikan anggaran, pemberian layanan publik dan evaluasi hasil pembangunan. Ada beberapa instrumen utama kementrian HAM untuk mengukur sejauh mana pemerintah berkomitmen untuk menjadikan HAM sebagai sebuah peradaban atau budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yaitu pendampingan penyusunan serta analisis dan evaluasi produk hukum, Pemantauan instrumen HAM internasional, bisnis dan HAM serta Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Ketiga program tersebut tidak bisa dilihat secara terpisah. 

Ketiganya merupakan instrumen untuk memastikan apakah pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya sebagai duty bearer dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Regulasi berbasis Hak asasi manusia bertujuan untuk memastikan aturan pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, bisnis dan HAM memastikan aktivitas ekonomi dan investasi tidak mengorbankan masyarakat,  Instrumen HAM untuk memastikan komitmen negara yang diterjemahkan ke dalam program nyata yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat dan program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mendorong Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah agar memasukan prinsip-prinsip HAM dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan. 

Selain itu, Kementerian HAM sudah mengambil peran dalam upaya transformasi budaya kerja birokrasi agar seluruh aparatur negara menjadikan HAM sebagai prinsip dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Aparatur negara sebagai representasi atau wujud nyata kehadiran negara merupakan pemegang kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia warga negara.

Kedua, memperkuat pemenuhan HAM dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Persoalan HAM sering kali tidak muncul dalam bentuk pelanggaran besar yang menjadi perhatian nasional. Banyak persoalan justru terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti diskriminasi, perundungan, konflik antar kelompok, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesulitan memperoleh pelayanan dasar, hingga persoalan akses terhadap lingkungan yang sehat. 

Karena itu, pendekatan pemajuan HAM tidak cukup dilakukan dari pusat pemerintahan. Negara harus hadir hingga tingkat desa, kelurahan, dan komunitas masyarakat. Program Desa Sadar HAM, penguatan kapasitas masyarakat, pendidikan HAM, serta pembentukan ruang dialog merupakan langkah yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Dalam konteks perkotaan, misalnya, persoalan konflik sosial membutuhkan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. 

Konflik antar kelompok, pertikaian warga, dan ketegangan sosial tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan setelah peristiwa terjadi. Diperlukan kemampuan mendeteksi potensi konflik, membangun komunikasi, mempertemukan pihak-pihak yang berselisih, dan menyelesaikan persoalan melalui dialog serta mediasi. Pendekatan seperti Kampung REDAM (Rekonsiliasi dan Perdamaian) dapat menjadi salah satu contoh penerapan nilai-nilai HAM dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan penyelesaian konflik di tingkat komunitas atau micro conflict resolution, masyarakat didorong untuk menjadi bagian dari upaya menjaga perdamaian, menghormati perbedaan, dan mencegah kekerasan. Dengan demikian, HAM tidak berhenti sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hadir sebagai praktik dalam kehidupan sehari-hari.

Mengukur Keberhasilan dari Kehidupan Masyarakat

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan Asta Cita adalah memastikan bahwa komitmen politik benar-benar diterjemahkan menjadi hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Kementerian HAM telah memiliki arah kebijakan melalui Rencana Strategis 2025-2029 yang menempatkan pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Cita pertama. Arah kebijakan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam program yang memiliki sasaran, indikator, dan hasil yang terukur. 

Pengukuran keberhasilan tidak hanya didasarkan pada jumlah kegiatan sosialisasi, jumlah peserta pelatihan, atau banyaknya daerah yang telah mendeklarasikan program sadar HAM. Lebih dari itu, perlu dilihat apakah masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan dasar, apakah diskriminasi berkurang, apakah konflik sosial dapat dicegah, apakah kelompok rentan memperoleh perlindungan, dan apakah kebijakan pemerintah semakin memperhatikan hak-hak warga negara.

Kementerian HAM  membangun kerja bersama dengan pemerintah daerah. Sebab, sebagian besar pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat justru berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Tanpa kerja sama tersebut, pengarusutamaan HAM berisiko berhenti sebagai program sektoral kementerian dan tidak memberikan perubahan berarti di tingkat masyarakat. Di sinilah pentingnya membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang tidak hanya mengukur kinerja birokrasi, tetapi juga mengukur perubahan kondisi masyarakat.

Mengembalikan Negara kepada Tujuan Pembentukannya

Pada akhirnya, pembicaraan mengenai HAM sesungguhnya adalah pembicaraan mengenai hubungan antara negara dan warga negara. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan bersama, tetapi kewenangan tersebut selalu disertai kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak masyarakat. Inilah inti dari kontrak sosial yang sejak awal menjadi dasar pembentukan negara. Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita telah menempatkan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM sebagai salah satu prioritas pemerintahan. 

Tantangannya sekarang adalah bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten, program yang tepat sasaran, dan tindakan yang dapat dirasakan masyarakat. Kementerian HAM memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa agenda tersebut tidak berhenti sebagai pernyataan politik. Kementerian ini harus mampu menjadi penggerak agar seluruh unsur pemerintahan memahami bahwa setiap kebijakan publik memiliki konsekuensi terhadap kehidupan dan hak-hak manusia. Kita tidak sedang membangun negara hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, memperbesar investasi, atau memperkuat kekuasaan pemerintahan. 

Kita sedang membangun negara agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup aman, memperoleh keadilan, mengembangkan kemampuan, dan menikmati kesejahteraan. Pada titik inilah keberhasilan pemerintahan diukur. Bukan semata-mata dari seberapa kuat negara mengatur rakyatnya, melainkan dari seberapa baik negara menjalankan kewajibannya terhadap rakyat. Sebab, negara yang kuat bukanlah negara yang menempatkan kekuasaannya di atas warga negara, melainkan negara yang mampu menjamin bahwa setiap warga negara terlindungi hak-haknya, memperoleh keadilan, dan memiliki kesempatan untuk hidup sejahtera dan bermartabat.

Mikael Azedo Harwito
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian HAM Jakarta

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya