Mantan Kepala BNPB, Suharyanto. (Foto: Tangkapan layar YouTube BNPB Indonesia)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri dugaan aliran uang dalam perkara korupsi terkait penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk kemungkinan uang tersebut mengalir kepada mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih mendalami apakah aliran uang dalam perkara tersebut hanya berhenti pada tersangka Bima Setiawan yang merupakan kerabat Suharyanto, atau mengalir kepada pihak lain.
"Semuanya kami terus dalami termasuk dugaan aliran uang apakah berhenti pada tersangka BMS selaku kerabat dari SHY selaku eks Kepala BNPB ataupun apakah ini berhenti di RIC selaku orang kepercayaan ataupun stafsus dari Kepala BNPB saat itu, atau kemudian uang itu mengalir kepada pihak-pihak lain, termasuk apakah uang itu juga kemudian dikelola dan digunakan untuk kebutuhan operasional pihak-pihak tertentu di BNPB," kata Budi kepada wartawan, Rabu, 18 November 2026.
Budi menegaskan, penelusuran tersebut masih terus dilakukan penyidik, termasuk untuk mendalami konstruksi perkara dan pihak-pihak yang diduga menerima maupun mengelola uang tersebut.
"Kami masih terus dalam soal itu termasuk soal konstruksi perkara ini," ujar Budi.
Terkait pendalaman tersebut, KPK juga telah berkoordinasi dengan TNI. Budi mengatakan, pihaknya telah menyampaikan konstruksi perkara kepada TNI untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
Dalam perkembangannya, KPK terus berkoordinasi secara intensif dengan TNI, salah satunya melalui pemeriksaan terhadap Suharyanto yang dilakukan penyidik KPK bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI pada Kamis pekan lalu, 12 November 2026.
"Dalam perkembangannya KPK juga intens berkoordinasi dengan TNI termasuk salah satunya melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik bersama Puspom pekan lalu pemeriksaan berjalan dengan baik, keterangan-keterangan yang dibutuhkan juga didapat oleh penyidik dalam pekan ini," terang Budi.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 13 Oktober 2026, tim KPK mengamankan 15 orang di Jakarta. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Kelima tersangka tersebut adalah Bima Setiawan selaku tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Richard Erlangga selaku tenaga ahli Kepala BNPB saat itu, Gabriel Purwaka Sigit selaku Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan.
Pada klaster konflik kepentingan, KPK menduga sejumlah penyedia barang dan jasa yang bermitra dengan BNPB terafiliasi dengan Bima Setiawan. Pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung tersebut berlangsung pada periode 2024-2026 dengan total nilai sekitar Rp148 miliar.
Sementara itu, pada klaster suap, KPK menduga Richard Erlangga meminta fee kepada penyedia barang dan jasa agar mendapatkan paket pengadaan BNPB pada 2026. Salah satu penyedia yang disebut menyetujui permintaan tersebut adalah PT Trans Lintas Selaras.
Pada periode Januari-September 2026, Richard diduga menerima uang melalui perantara dari Direktur PT Trans Lintas Selaras, Gery Prasetiawan, dengan total Rp2,38 miliar. Dalam periode yang sama, Gery juga diduga memberikan uang kepada Gabriel Purwaka Sigit sebesar Rp140 juta.