Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa 17 November 2026. (Foto: Dok OJK)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi menyepakati petunjuk teknis pertukaran data, informasi, dan dokumen sebagai bagian dari persiapan Program Penjaminan Polis (PPP).
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen yang ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa 17 November 2026.
Juklak ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga untuk saling bertukar informasi dalam mempersiapkan dan melaksanakan PPP.
Melalui mekanisme tersebut, OJK dan LPS akan mengintegrasikan kebutuhan data pengawasan dan penjaminan, mulai dari tahap pendaftaran hingga penanganan perusahaan asuransi bermasalah.
"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi dalam keterangan tertulisnya.
Dalam pelaksanaannya, LPS disebut membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK juga memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta program penjaminan.
Pokok Pengaturan JuklakJuklak merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS tanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS. Program ini akan diselenggarakan LPS paling lambat Januari 2028.
Melalui program tersebut, pemegang polis, tertanggung, atau peserta akan memperoleh perlindungan ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan.
Adapun cakupan pertukaran data tersebut meliputi seluruh siklus Program Penjaminan Polis, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.
Pertukaran informasi dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya. Juklak juga mengatur penunjukan
Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, termasuk jenis data, periode, batas waktu penyampaian, serta media pertukarannya.
Ogi menegaskan, pelaksanaan pertukaran data harus memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan karena informasi yang disampaikan memuat data pengawasan yang bersifat sensitif.
"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," tegas Ogi.
Ogi menilai, keberhasilan program tidak hanya ditentukan saat implementasi, tetapi juga sejak tahap persiapan melalui kepesertaan yang tepat, data akurat, dan koordinasi antarlembaga yang kuat.
Ia menambahkan, PPP melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang tengah berjalan, mulai dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaannya, pertukaran data akan diarahkan melalui sarana yang efisien agar tidak menambah beban pelaporan bagi industri. OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat.