Berita

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa 17 November 2026. (Foto: Dok OJK)

Finansial

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

RABU, 18 NOVEMBER 2026 | 03:51 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi menyepakati petunjuk teknis pertukaran data, informasi, dan dokumen sebagai bagian dari persiapan Program Penjaminan Polis (PPP).

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen yang ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa 17 November 2026.

Juklak ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga untuk saling bertukar informasi dalam mempersiapkan dan melaksanakan PPP. 


Melalui mekanisme tersebut, OJK dan LPS akan mengintegrasikan kebutuhan data pengawasan dan penjaminan, mulai dari tahap pendaftaran hingga penanganan perusahaan asuransi bermasalah.

"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi dalam keterangan tertulisnya.

Dalam pelaksanaannya, LPS disebut membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK juga memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta program penjaminan.

Pokok Pengaturan Juklak

Juklak merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS tanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS. Program ini akan diselenggarakan LPS paling lambat Januari 2028.

Melalui program tersebut, pemegang polis, tertanggung, atau peserta akan memperoleh perlindungan ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. 

Adapun cakupan pertukaran data tersebut meliputi seluruh siklus Program Penjaminan Polis, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.

Pertukaran informasi dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya. Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, termasuk jenis data, periode, batas waktu penyampaian, serta media pertukarannya.

Ogi menegaskan, pelaksanaan pertukaran data harus memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan karena informasi yang disampaikan memuat data pengawasan yang bersifat sensitif.

"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," tegas Ogi.

Ogi menilai, keberhasilan program tidak hanya ditentukan saat implementasi, tetapi juga sejak tahap persiapan melalui kepesertaan yang tepat, data akurat, dan koordinasi antarlembaga yang kuat.

Ia menambahkan, PPP melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang tengah berjalan, mulai dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaannya, pertukaran data akan diarahkan melalui sarana yang efisien agar tidak menambah beban pelaporan bagi industri. OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya