Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur (Jatim), Bagus Wahyudiono, memilih bungkam saat digiring petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK.
Pantauan RMOL di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2026, Bagus tidak memberikan komentar ketika wartawan berusaha meminta keterangannya. Ia justru terlihat menutupi wajah menggunakan sebuah map berwarna biru yang dibawanya.
Bagus yang mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dan tangan terborgol itu kemudian dikawal petugas menuju mobil tahanan.
Bagus merupakan staf sekaligus orang kepercayaan Anwar Sadad, yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah Pokmas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
KPK resmi menahan Bagus pada hari ini di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Bagus Wahyudiono merupakan tersangka dari klaster kedua bersama Anwar Sadad, anggota DPR RI periode 2024-2029 sekaligus Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024.
Dalam konstruksi perkara, Anwar Sadad diduga memperoleh jatah dana hibah sebesar Rp291,5 miliar sepanjang 2019-2022. Rinciannya, Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
Anwar diduga meminta komitmen fee sebesar 15-20 persen kepada koordinator lapangan (Korlap) atau anggota DPRD yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah.
Bagus diduga berperan mengoordinasikan usulan, menjadi penghubung para Korlap, melakukan verifikasi usulan, serta mengumpulkan dan mengelola fee. Ia juga diduga membuat rekapitulasi penerimaan fee dan pengeluaran Anwar.
KPK menduga Anwar menerima uang sekitar Rp40,5 miliar, sedangkan Bagus memperoleh sekitar Rp1,26 miliar. Total penerimaan keduanya disebut mencapai sekitar Rp41,7 miliar.
Penyidik KPK juga telah menyita dua aset milik Bagus, yakni satu unit rumah di Sidotopo, Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Desember 2022 terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024, Sahat Tua P Simanjuntak (STS).
Dalam pengembangannya, pada 10 Oktober 2025, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka yang terdiri dari 4 pihak penerima dan 17 pihak pemberi. Penanganan perkara dibagi ke dalam tiga klaster.
Pada klaster pertama, KPK menetapkan Kusnadi (KUS) selaku Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 sebagai tersangka penerima. Sementara pihak pemberinya, yakni Hasanuddin (HAS) selaku pihak swasta dari Kabupaten Gresik yang kini menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim periode 2024-2029, Jodi Pradana Putra (JPP) selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Sukar (SUK) selaku mantan Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, Wawan Kristiawan (WK) selaku pihak swasta dari Kabupaten Tulungagung, dan A Royan (AR) selaku pihak swasta dari Kabupaten Tulungagung.
Untuk Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan Kristiawan, proses hukumnya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sementara A Royan belum diproses lebih lanjut karena sakit, sedangkan penyidikan terhadap Kusnadi dihentikan melalui SP3 karena meninggal dunia.
Pada klaster kedua, KPK menetapkan Anwar Sadad (AS) selaku anggota DPR periode 2024-2029 yang sebelumnya Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024, serta Bagus Wahyudiono (BGS) selaku staf Anwar Sadad sebagai pihak penerima.
Sedangkan pihak pemberinya terdiri dari RA Wahid Ruslan (RWR) selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan, Moch Mahrus (MM) selaku pihak swasta dari Kabupaten Probolinggo yang kini menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim periode 2024-2029, M Fathullah (MF) selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, Achmad Yahya (AY) selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan.
Selanjutnya, Mahud (MHD) selaku anggota DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024, Fauzan Adima (FA) selaku Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2019-2024, Jon Junaidi (JJ) selaku Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2019-2024, Ahmad Heriyadi (AH) selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang, Ahmad Affandy (AA) selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang, serta Abdul Motollib (AM) selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang.
Sementara pada klaster ketiga, KPK menetapkan Achmad Iskandar (AI) selaku mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 sebagai pihak penerima.
Sedangkan pihak pemberinya, yakni Ahmad Jailani (AJ) selaku pihak swasta dari Kabupaten Sumenep, dan Mashudi (MS) selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan.
Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Anwar Sadad bersama para ketua fraksi DPRD Provinsi Jatim menentukan besaran jatah dana hibah Pokmas bagi setiap anggota DPRD. Dari pembagian itu, Anwar Sadad diduga memperoleh jatah dana hibah sebesar Rp291,5 miliar dan mensyaratkan komitmen fee sebesar 15-20 persen kepada para koordinator lapangan maupun anggota DPRD yang meminta pergeseran alokasi dana hibah.
KPK juga menduga setelah dana hibah dicairkan, para koordinator lapangan kembali memotong anggaran sebesar 20-30 persen. Akibatnya, dana yang benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat hanya sekitar 55-70 persen dari total anggaran yang dicairkan.