Berita

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. (Foto: RMOL)

Politik

Raffi Ahmad Siap Diperiksa Inspektorat hingga BPK soal Kerja Sama KKP

SENIN, 16 NOVEMBER 2026 | 13:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menyatakan kesiapannya menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait polemik kerja sama influencer dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Dalam kegiatan tersebut, Raffi juga menggandeng The Dudas-1 yang beranggotakan Deddy Mahendra Desta, Ariel Noah, Gading Marten. Mereka mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring.

"Demi transparansi dan akuntabilitas, kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing," kata Raffi lewat video yang diunggah lewat akun Instagram UKP, Senin, 16 November 2026.


Suami artis Nagita Slavina itu memastikan siap menindaklanjuti setiap temuan maupun kekurangan prosedur sesuai hasil pemeriksaan.

"Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan," tegasnya.

Raffi juga mengungkapkan bahwa pada 2024 dirinya pernah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan aktivitasnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama lainnya.

Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan aktivitas itu tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Raffi mengakui aspek etika dan kepercayaan publik tetap harus menjadi pertimbangan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara.

Ia pun berjanji menjadikan polemik ini sebagai pembelajaran agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi persoalan serupa.

Raffi turut berterima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan kritik dan masukan. Menurutnya, kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata maupun permintaan maaf, melainkan harus dibuktikan melalui keputusan, tindakan, dan konsistensi.

"Saya menerima ini sebagai pembelajaran yang sangat-sangat berharga. Kritik dan saran yang disampaikan dalam bentuk apa pun adalah bagian dari demokrasi yang menjadi identitas negara kita," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya