Berita

Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman (Foto: RMOL Faisal Aristama)

Parlemen

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

SENIN, 16 NOVEMBER 2026 | 12:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah fraksi di MPR RI mengusulkan pengunduran jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman mengatakan, usulan tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan (Rapim) dan rapat gabungan (Ragab) MPR RI pada hari ini, Senin, 16 November 2026.

"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk merubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.


Ia menjelaskan, benturan dengan sejumlah agenda kedewanan di DPR maupun DPD, termasuk kegiatan komisi dan kunjungan kerja, menjadi pertimbangan penggeseran jadwal tersebut.

Selain itu, Habiburokhman menyoroti keterbatasan waktu verifikasi calon Wapres pengganti Gibran yang hanya diberikan selama 14 hari. Sebagai anggota tim verifikasi yang ditunjuk partainya, ia mengusulkan agar persiapan administrasi dilakukan lebih awal.

Salah satu aspek krusial yang perlu diperiksa adalah keabsahan ijazah calon. Menurutnya, MPR perlu melibatkan kementerian terkait agar proses verifikasi tidak sekadar memeriksa keberadaan dokumen.

"Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku," ujarnya.

"Kalau sebelumnya kan asal ada bentuk dokumen, ada stempel, lalu dianggap sudah sah oleh KPU," imbuh Habiburokhman.

Ketua Komisi III DPR RI itu pun mengusulkan agar kementerian yang membidangi pendidikan dilibatkan sesuai jenjang pendidikan calon. Dengan begitu, konfirmasi keabsahan ijazah kepada perguruan tinggi maupun instansi terkait dapat dipersiapkan sebelum tahapan verifikasi resmi dimulai.

Selain ijazah, pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba juga perlu disiapkan. Habiburokhman mengusulkan agar rumah sakit yang sebelumnya ditunjuk KPU untuk memeriksa kesehatan calon presiden dan wakil presiden kembali membuka layanan bagi para calon Wapres pengganti Gibran.

"Yang kedua juga terkait apa namanya pemeriksaan kesehatan bebas narkoba, ya. Kami juga akan usulkan agar rumah-rumah sakit yang kemarin sudah ditunjuk KPU sekarang juga sudah membuka kepada para calon yang merasa mungkin sudah diinformasikan akan ditunjuk dan lain sebagainya, mempersiapkan diri," katanya.

Habiburokhman juga meminta pengurusan dokumen persyaratan dari pengadilan dilakukan sejak dini. Dokumen tersebut meliputi surat keterangan tidak pernah dinyatakan pailit dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara selama lima tahun atau lebih.

Ia mengaku memiliki pengalaman mengurus dokumen persyaratan Presiden Prabowo Subianto pada proses pencalonan sebelumnya. Menurutnya, pengurusan kedua dokumen tersebut membutuhkan waktu beberapa hari.

"Ini pengalaman kemarin waktu saya ngurus dokumen-dokumennya Pak Prabowo, dua dokumen ini enggak gampang-gampang amat ngurusnya, ya. Bisa dua hari, tiga hari," ungkapnya.

Ia berharap koordinasi MPR dengan kementerian, rumah sakit, dan lembaga pengadilan dapat dilakukan lebih awal agar persoalan administratif tidak menghambat proses pengisian jabatan Wapres.

"Jangan sampai persoalan-persoalan teknis, ya, bisa menghambat proses kenegaraan kita," ujarnya.

"Jadi kita nanti mulai hari-hari ini kita mulai berkoordinasi, ya, saya akan usulkan begitu, MPR akan mulai berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait agar ketika pelaksanaan nanti semuanya lancar dan aman," demikian Habiburokhman.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wapres dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 di Gedung DPR/MPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Agenda tersebut mencakup pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wapres pengganti Gibran.

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," ujar Muzani dalam konferensi pers, Jumat, 13 November 2026.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya