Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi Bahlil Lahadalia. (Foto: RMOL)
Indonesia tidak ingin sekadar menghubungkan jaringan listrik dengan negara-negara tetangga melalui ASEAN Power Grid (APG). Pemerintah memastikan kerja sama interkoneksi listrik kawasan harus memiliki regulasi yang tertata dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi Bahlil Lahadalia menegaskan hal tersebut saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian KTT ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, 15-17 November 2026.
Bahlil mengatakan, pemerintah berkomitmen menuntaskan penandatanganan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid. Namun, kerja sama tersebut harus tetap mengedepankan kepentingan nasional masing-masing negara.
"Indonesia mendukung penuh terwujudnya ASEAN Power Grid. Interkoneksi listrik kawasan akan memperkuat ketahanan energi dan membuka peluang ekonomi baru," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu, 15 November 2026.
Ia menekankan, kerja sama tersebut harus berjalan dengan prinsip saling menguntungkan dan tetap menghormati regulasi nasional.
"Namun, kerja sama ini harus berdiri di atas prinsip saling menguntungkan dan tetap menghormati regulasi serta kepentingan nasional setiap negara," tegasnya.
Komitmen Indonesia untuk menuntaskan penandatanganan MoU sebelum KTT telah disampaikan dalam Pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-44 di Manila pada Oktober 2026. Sejak itu, pemerintah merampungkan penataan regulasi domestik agar Indonesia siap menjalankan kerja sama tersebut.
"Kami ingin Indonesia bergabung dalam kondisi yang benar-benar siap. Karena itu, regulasi domestik kami tata lebih dulu, supaya ketika interkoneksi berjalan, manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia dan negara-negara tetangga," kata Bahlil yang juga menjabat Menteri ESDM.
ASEAN Power Grid merupakan salah satu program utama kerja sama energi ASEAN di bawah ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026-2030. Program ini dirancang untuk menghubungkan sistem ketenagalistrikan antarnegara anggota ASEAN agar pasokan listrik kawasan lebih andal dan efisien.
Setelah MoU berlaku, pelaksanaan kerja sama akan dilakukan melalui sejumlah task force di bawah ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC). Rencana kerja setiap task force telah disusun dan dijadwalkan dibawa ke KTT ASEAN ke-49 bersama dokumen kerja sama energi lainnya.
Penandatanganan MoU tersebut akan menjadi pijakan bagi pembangunan jaringan listrik bersama di Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai mitra aktif dan setara yang tetap mengutamakan kepentingan nasional.
