Berita

Direktur Eksekutif LAPD, Kaka Suminta. (Foto: RMOL)

Politik

LAPD Desak DPR Tetap Proses HMP Meski Gibran Mundur

MINGGU, 15 NOVEMBER 2026 | 12:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Lembaga Advokasi Pembangunan dan Demokrasi (LAPD) meminta DPR tetap memproses dan mencatat secara resmi usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Eksekutif LAPD, Kaka Suminta mengatakan, pengunduran diri Gibran tidak boleh secara sepihak menghapus catatan maupun alasan konstitusional yang mendasari pengajuan usulan HMP tersebut.

Terlebih, usulan HMP itu disebut telah disampaikan oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi.


"Keberanian 120 anggota dari delapan fraksi mengajukan HMP patut dicatat sebagai perkembangan politik," ujar Kaka kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Minggu, 15 November 2026.

Menurut Kaka, DPR harus membuktikan independensinya dengan memastikan seluruh proses kelembagaan berjalan sesuai ketentuan dan tidak sekadar mengikuti dinamika politik.

"LAPD berpandangan, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda," tuturnya.

"Apabila pengunduran diri Gibran telah disampaikan secara resmi dan berlaku menurut ketentuan konstitusi, DPR perlu menilai kembali kelanjutan proses pemakzulan karena objek pemberhentian dari jabatan tidak lagi ada," sambung Kaka menegaskan.

Namun, menurut mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ini, hal tersebut tidak berarti DPR dapat mengabaikan persoalan yang melatarbelakangi munculnya usulan HMP.

Karenanya, Kaka mendesak DPR juga harus memastikan status pengunduran diri Gibran melalui konfirmasi resmi, termasuk waktu dan mekanisme berlakunya.

"Jika pengunduran diri telah efektif, DPR perlu mengambil keputusan mengenai kelanjutan proses pemakzulan berdasarkan UUD 1945," ucapnya.

Kaka menegaskan, keberanian anggota DPR mengajukan HMP harus dibuktikan melalui konsistensi dalam mengawal persoalan hingga memperoleh kejelasan dan pertanggungjawaban.

"Jangan hentikan pencarian kebenaran hanya karena pejabatnya mundur. Jangan biarkan persoalan konstitusional selesai sebagai kompromi politik," demikian Kaka menambahkan.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya