Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Tifatul Sembiring (Foto: Dokumen F-PKS)
Fraksi PKS meminta proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka bisa transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan konstitusi.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Tifatul Sembiring, mengingatkan agar seluruh persyaratan calon diperiksa secara menyeluruh guna mencegah munculnya persoalan hukum maupun polemik setelah pemilihan.
Tifatul menjelaskan, rapat gabungan MPR bersama kelompok DPD telah menyepakati sejumlah langkah, termasuk pengiriman surat kepada Presiden dan pembentukan tim verifikasi serta tim ad hoc.
MPR menargetkan pemilihan Wapres melalui sidang paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026, pukul 11.00 WIB, yang dilanjutkan dengan pelantikan dan pengesahan setelah calon terpilih.
“Tadi diputuskan beberapa hal, bahwa surat akan dikirim hari ini dan itu paling lama akan dijawab oleh Presiden kurang lebih 14 hari,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu, 14 November 2026.
Menurut Tifatul, tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan keabsahan seluruh dokumen dan terpenuhinya syarat pencalonan, mulai dari ijazah, administrasi, hingga kesehatan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara cermat agar legitimasi Wapres terpilih tidak dipersoalkan di kemudian hari.
“Nah, kemudian kita akan teliti kelengkapan ijazahnya. Kita mencegah supaya tidak ada lagi ya satu hal ada suket, ada enggak ada ijazah enggak sah dan seterusnya itu. Tidak menjadi gugatan-gugatan lagi,” tegasnya.
Tifatul menambahkan, Fraksi PKS memperoleh masing-masing tiga kursi dalam tim verifikasi dan tim ad hoc yang juga beranggotakan 36 orang. Penentuan perwakilan PKS akan dibahas lebih lanjut secara internal. Sementara itu, tim ad hoc bertugas menelaah ketentuan dan menyiapkan ketetapan terkait Wapres terpilih.
Ia juga menegaskan bahwa pengajuan dua calon Wapres merupakan kewenangan Presiden, sedangkan MPR menjalankan mekanisme pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, setiap tahapan perlu dilaksanakan secara tertib, dengan mengedepankan kepastian hukum dan ketelitian administrasi.
“Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” demikian Tifatul.
