Berita

Gibran Rakabuming Raka saat mengumumkan mundur sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. (Foto: Instagram)

Parlemen

Kandidat Pengganti Gibran akan Diverifikasi 34 Anggota MPR

JUMAT, 13 NOVEMBER 2026 | 17:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan membentuk tim verifikasi berisi 34 anggota untuk memeriksa persyaratan dan kelengkapan dokumen dua calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman mengatakan, pembentukan tim tersebut merupakan salah satu keputusan rapat gabungan (Ragab) MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.

Sebagai tindak lanjut, MPR akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden. Presiden diberikan waktu 14 hari untuk menyampaikan kedua nama tersebut.


"Output Ragab adalah kami akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo meminta beliau menyiapkan dua alternatif nama dalam waktu 14 hari," kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Habiburokhman berharap surat tersebut dapat dikirim pada hari yang sama sehingga penghitungan tenggat waktu pengajuan dua kandidat segera dimulai.

Setelah kedua nama diterima, MPR akan membentuk tim verifikasi yang terdiri dari 34 anggota. Tim ini bertugas memeriksa persyaratan dan kelengkapan dokumen masing-masing calon sebelum dibawa ke rapat paripurna MPR.

"Dari dua nama itu kemudian kami akan membentuk yang namanya tim verifikasi. Tim verifikasi itu ada 34 anggota MPR yang akan memverifikasi syarat dan kelengkapan dua calon tersebut," jelasnya.

Selanjutnya, rapat paripurna MPR akan memilih Wakil Presiden yang akan mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mengatakan seluruh fraksi menginginkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung kondusif, tanpa kegaduhan, dan dapat diselesaikan secepat mungkin.

Menurutnya, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak perlu berlangsung terlalu lama meskipun konstitusi memberikan batas waktu hingga 60 hari.

Habiburokhman juga mengingatkan bahwa posisi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan pelengkap. Dalam pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden memiliki pembagian tugas masing-masing.

"Jabatan Wapres kan bukan sekadar ban serep," tuturnya.

Ia mencontohkan, selama ini Gibran menjalankan sejumlah tugas pemerintahan, termasuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Sementara Prabowo memiliki agenda internasional dan sejumlah agenda besar di dalam negeri.

Karena itu, menurut Habiburokhman, keberadaan Wakil Presiden diperlukan agar pembagian tugas pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya