Kader PPP menyegel kantor DPP PPP (Foto: Istimewa)
Puluhan kader dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam Front Pemuda Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendatangi Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat, 13 November 2026.
Kedatangan para kader ini untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi internal partai sekaligus aksi simbolik dengan cara menyegel kantor partai.
Koordinator Kader Penyelamat Ka'bah (KPK), Ahmad Yani mengatakan kedatangan dirinya bersama puluhan Pengurus Nasional F-PPP untuk menuntut keadilan terhadap sejumlah pengurus partai yang diberhentikan sepihak oleh pengurus DPP.
Termasuk pemberhentian sepihak Ketua Umum Mardiono terhadap Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) selaku Sekjen Partai dan Agus Suparmanto selaku Wakil Ketua Umum Partai.
"Semua kader dan pengurus yang telah berjuang baik tenaga, pikiran bahkan hartanya tapi tidak dihargai partai. Kemudian abang kita, bang Sandiaga uno yang kebetulan Ketua Bapilu diberhentikan yang tidak sesuai dengan AD/ART," tegas Ahmad Yani dalam keterangannya, dikutip Jumat, 13 November 2026.
Ahmad Yani menilai, seharusnya orang-orang yang telah memberikan kontribusi dan energinya terhadap perjuangan partai tidak dibuang begitu saja. Terlebih, pasca Muktamar Partai, ia menganggap dinamika internal mengharuskan adanya rekonsiliasi partai.
Menurutnya, langkah Mardiono Dkk dinilai telah menciderai semangat rekonsiliasi partai dan cenderung menambah gaduh dengan cara melakukan pemecatan sejumlah pengurus dan anggota DPRD di daerah.
"Kemudian keputusan mahkamah partai politik, mahkamah partai itu dijamin dalam undang-undang sebagai apa, sebagai penegak maruwah konstitusi partai tapi itu diabaikan. Mengenai apa, ketua sekretaris di sejumlah daerah diberhentikan seperti di Bali, kepulauan riau, termasuk di prabumulih, belum lagi yang lain," ungkapnya.
Ahmad Yani menambahkan, aksi segel kantor DPP dilakukan setelah dilakukan Musyawarah Besar (Mubes) secara during yang diikuti oleh 200 fungsionaris PPP dari 38 Provinsi dan didukung petisi 500 Kader ditingkat Kabupaten/Kota dari Aceh hingga Papua. Dalam Mubes tersebut, salah satunya mendesak Menteri Hukum untuk mencabut SK Mardiono.
"Mendesak Presiden copot Mardiono dari jabatab UKP (Utusan Khusus Presiden). Segel kantor DPP PPP sampai tuntutan kader dipenuhi untuk seluruhnya," pungkasnya.
